Jakarta (beritajatim.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali tertekan menyusul rentetan penilaian negatif lembaga global terhadap pasar keuangan dan kebijakan ekonomi Indonesia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai koreksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berpangkal pada persoalan tata kelola yang dinilai belum memadai oleh investor internasional.
Menurut Said, tekanan terhadap pasar saham bermula dari tudingan MSCI terkait praktik tidak sehat di bursa saham Indonesia. Penilaian itu kemudian diperkuat oleh Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight dengan alasan meningkatnya risiko investabilitas.
“Kini kita dikejutkan kembali dengan rilis terbaru Moodys atas level kredit rating Indonesia dari stable ke negative,” ujar Said Abdullah dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan, Moody’s menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berdampak pada melemahnya efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Lembaga pemeringkat tersebut juga memberi atensi khusus pada tata kelola Danantara, prioritas investasi, serta sumber pendanaannya.
Di tengah situasi tersebut, pasar juga menanti laporan terbaru FTSE Russell—anak perusahaan London Stock Exchange—yang dalam waktu dekat dijadwalkan merilis outlook pasar saham dan ekonomi Indonesia.
Said menilai, dari koreksi yang disampaikan MSCI, Goldman Sachs, dan Moody’s, terdapat benang merah yang sama, yakni persepsi lemahnya tata kelola di pasar saham, pengelolaan Danantara, serta kebijakan fiskal pemerintah.
“Kartu kuning yang diberikan MSCI sebenarnya sudah lama, demikian halnya nyala lampu kuning dari IMF dan IDR terkait dengan utang pemerintah,” kata Said.
Ia mengungkapkan, Dana Moneter Internasional (IMF) merekomendasikan rasio utang pemerintah tidak lebih dari 150 persen terhadap pendapatan negara, sementara International Debt Relief (IDR) merekomendasikan maksimal 167 persen. Namun, menurut Said, posisi Indonesia saat ini telah mencapai 349,9 persen.
Jika rekomendasi tersebut terus disuarakan, lanjut Said, persepsi negatif investor terhadap pasar obligasi akan semakin menguat. Kondisi itu tercermin dari menurunnya kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN), dari sekitar 40 persen empat tahun lalu menjadi 14 persen pada akhir Desember 2025.
Said juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus-menerus menyerap SBN. Rekomendasi tersebut, menurutnya, telah disampaikan berulang kali sejak 2020 dan ditegaskan kembali pada 2022 serta 2023. Saat ini, kepemilikan Bank Indonesia atas SBN disebut telah melampaui 25 persen dari total SBN yang beredar.
Dalam konteks tersebut, Said mendorong Presiden untuk memimpin langsung reformasi menyeluruh di sektor keuangan dan fiskal. Ia menilai tekanan dari lembaga internasional justru dapat menjadi momentum untuk membalik keadaan.
“Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya telah mengusulkan tujuh langkah penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal, antara lain menjaga independensi bursa dan OJK, meningkatkan free float hingga 15 persen, memperkuat keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, serta evaluasi penempatan dana asuransi dan dana pensiun di pasar saham.
Menurut Said, reformasi struktural tersebut penting untuk menekan efek rambatan ke sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi tumpuan pembiayaan APBN.
Dari sisi fiskal, ia menilai Presiden perlu memimpin restrukturisasi belanja negara untuk menekan pelebaran defisit sekaligus mengurangi beban utang, sejalan dengan rekomendasi IMF dan IDR. Langkah itu juga dinilai penting sebagai mitigasi jika penerimaan pajak dan PNBP pada tahun berjalan mengalami shortfall.
Said menegaskan, berbagai program prioritas pemerintah tidak perlu dibatalkan, tetapi perlu dihitung ulang skema pendanaannya serta diperbaiki tata kelolanya. Ia juga mendorong perluasan partisipasi publik dan pelibatan para ahli dalam penyusunan fondasi teknokratis kebijakan.
Dalam jangka pendek dan menengah, ia mengakui pemerintah masih membutuhkan pembiayaan utang. Namun, ia meyakini reformasi fiskal yang dikomunikasikan secara terbuka akan memulihkan kepercayaan investor, terutama asing.
“Bapak Presiden dapat menyampaikan seterang-terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah. Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing,” ujarnya.
Said menilai ketergantungan pembiayaan SBN terhadap likuiditas Bank Indonesia dan Himbara tidak dapat berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa imbal hasil tinggi bukan solusi karena justru berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari.
Selain itu, Said menyinggung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beruntun mengungkap kasus fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, kondisi tersebut menandakan adanya persoalan struktural akibat kewenangan yang terlalu terpusat dan lemahnya pengawasan.
Ia juga meminta Presiden memberikan sinyal yang jelas terkait arah dan peran Danantara. Said menegaskan, tujuan utama Danantara seharusnya mendorong sektor riil, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, penguatan industri, serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Kiprah Danantara sebagai hedge fund yang berasal dari dana publik juga perlu dikaji lebih cermat,” ujarnya.
Said menyatakan, jika seluruh langkah reformasi tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan investor akan tumbuh dan arah perbaikan tata kelola ekonomi nasional akan semakin jelas. [beq]
