Jember (beritajatim.com) – Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tak memiliki data tunggal mengenai tengkes alias stunting. Pendataan pun tidak akurat karena faktor human error atau kesalahan manusia.
Dinas Kesehatan mencatat ada 2.991 balita yang sangat pendek dan 9.763 balita yang pendek badannya. Total 7,37 persen dari populasi balita. Dinas Sosial mencatat ada 30.244 balita yang berpotensi tengkes pada 25 Februari 2022. Sementara data Survei Status Gizi Indonesia milik Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember mencapai 34,9 persen.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember menyebutkan ada 222.673 keluarga dengan risiko stunting pada 2021. Angka ini turun menjadi 132.235 keluarga tahun lalu. “Kami memang tidak bisa menunjukkan berapa data stuntingnya, karena datanya ada di Dinas Kesehatan,” kata Kepala DP3AKB Suprihandoko.
Dannis Barlie Halim, anggota Komisi D dari Partai Nasional Demokrat, mengatakan, ada banyak kader posyandu di Jember yang memiliki tugas pendataan dan upaya preventif. “Tapi tren stunting malah naik. Ini apa ada kesalahan perintah atau tidak berjalannya kader posyandu di bawah? Data amburadul. Ini yang dipakai yang mana? Apakah tidak ada sinkronisasi tiga dinas. Hasilnya sangat mengecewakan,” kecamnya, ditulis Sabtu (4/3/2023).
Achmad Faeshol, anggota Komisi D dari Partai Persatuan Pembangunan, mengaku kaget dengan tingginya data tengkes yang dilansir Kemenkes. “Saya tidak percaya, karena bupati sudah mengatakan stunting Jember menurun drastis,” katanya.
Faeshol lantas mencoba menghubungi salah satu kepala desa dari 40 desa yang menyumbang angka tengkes di Jember. “Kepala desanya kemudian menghubungi bidan setempat. Ternyata bidannya mengaku salah upload data, tapi terlanjur divalidasi. Ini mungkin yang jadi salah satu faktor munculnya angka itu. Kenapa begitu, ternyata di desa itu tak punya alat ukur. Apa iya bidan di posyandu tak ada alat ukur dan alat timbang yang tepat,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”jember”]
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Koeshar Yudyarto mengatakan, data tengkes yang dimilikinya adalah hasil penimbangan balita oleh kader posyandu setiap bulan. Perbedaan data antara Dinkes dan survei Kemenkes menjadi bahan introspeksi penimbangan di posyandu. “Kader posyandu adalah masyarakat yang sudah dilatih. Istilahnya refreshing kader, yakni kegiatan mendidik kader agar bisa bekerja di posyandu sesuai tugas masing-masing,” katanya.
Adanya perbedaan data membuat Dinkes menimbang dan mengukur ulang semua bayi bulan ini. “Khusus Februari ini yang mengukur dan menimbang adalah perawat dan bidan di posyandu. Jadi insya Allah akhir Februari ini data yang diperoleh dari posyandu akan kami sampaikan. Kalau memang data yang diperoleh dari kader banyak terjadi kekeliruan, mungkin perlu dilakukan refreshing kader lagi,” kata Koeshar. [wir]
