Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk menyediakan susu formula bagi kurang lebih 500 bayi dan balita yang mengalami tengkes atau stunting di Kecamatan Tanggul dan Jombang.
KUMPULAN BERITA tengkes Jember
PDI Perjuangan mengusulkan pencegahan tengkes atau stunting di Kabupaten Jember, Jawa Tuimurm melibatkan pedagang sayur atau mlijo. Dengan demikian tak hanya sektor kesehatan yang diperhatijan, namun juga sektor ekonomi kecil.
“Sepuluh tahun terakhir ini angka stunting di Jember selalu tinggi. Angka kematian ibu dan bayi juga selalu tinggi. Bahkan kita tertinggi di Jawa Timur. Angka stunting dari tahun ke tahun tidak pernah bergerak kalau enggak nomor satu, nomor dua, sehingga saya anggap ini adalah semacam bencana atau krisis,” kata Bupati Muhammad Fawait, Senin (26/1/2026).
Delapan anggota Fraksin PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi orang tua asuh bagi anak tengkes. Mereka memberikan dana insentif untuk keluarga yang mengalamu kerawanan tengkes (stunting).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2025 adalah 71,57. Jember berada di peringkat lima terbawah di antara 38 kabupaten dan kota.
Prevalensi tengkes atau stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2024 adalah 30,4 persen.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengerahkan kader untuk mengatasi tengkes atau stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Wakil Bupati Muhammad Balya ‘Gus’ Firjaun Barlaman meminta timbal balik dari rukun tetangga dan rukun warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sudah mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.
Penanganan tengkes atau stunting di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinilai kurang maksimal. Bupati Hendy Siswanto diminta tetap berkonsentrasi pada pencapaian target dalam bidang kesehatan sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes dinilai Komisi D DPRD sebagai sesuatu yang wajar. Keberhasilan itu berkat orkestrasi kerja sama semua elemen.
