Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait (Gus Fawait) mendukung aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Aspirasi itu adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun per periode menjadi enam tahun per periode.
“Untuk menghindari polarisasi saat Pilkades dan ketidakstabilan adanya prediksi terjadinya resesi ekonomi 2023, saya setuju usulan perpanjangan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Tapi, dari tiga periode dijadikan dua periode saja,” kata Gus Fawait, Sabtu (19/11/2022).
Menurut dia, dukungan ini diberikan untuk pembangunan desa yang lebih optimal dan kecenderungan polarisasi yang memecah belah masyarakat, khususnya di desa.
“Kami sangat setuju karena beberapa pertimbangan. Undang-undang terkait masalah desa ini kan produk lama. Sehingga perlu update, termasuk masa jabatan,” tegasnya.
[berita-terkait number=”4″ tag=””]
Kepala Desa, kata Gus Fawait, adalah salah satu bentuk demokrasi yang paling tua. Meski demikian, pihaknya mengetahui persis bahwa kepala desa ini justru yang paling panas gesekannya di tengah masyarakat.
“Bahkan, ada satu keluarga bisa bermusuhan, antartetangga bisa saling bermusuhan hanya urusan Pilkades,” imbuh Bendahara Gerindra Jatim ini.
Gus Fawait yang juga Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini menjelaskan, bahwa pada hari ini ekonomi dunia juga sedang dalam ketidakpastian. Inflasi di banyak negara, termasuk di Indonesia juga relatif tinggi.
“Bahkan, Presiden kita juga mengatakan di 2023 ekonomi dunia gelap, yang tentunya berdampak di Indonesia,” tuturnya.
Di tahun 2024, lanjutnya, sudah memasuki tahun politik yakni Pileg dan Pilpres dengan Pilkada serentak. Pihaknya pun khawatir kalau juga dilaksanakan Pilkades tidak ada perubahan masa jabatan, justru akan berdampak membelah masyarakat.
“Pilkades ini kalau di masyarakat dampaknya jauh lebih terasa. Polarisasi terbelahnya masyarakat sangat terasa, apalagi di Madura ini sangat panas sekali,” ujarnya.
“Bagaimana kepala desa ini membangun, kalau kondisi desanya belum stabil. Jadi, idealnya sesuai usulan AKD dan Apdesi ini sangat logis,” sambungnya.
Pihaknya pun berharap, bangsa Indonesia tidak terjadi polarisasi dan tidak terjadi perpecahan yang mendasar. Justru harus lebih kompak dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil.
“Karena kita tahu tanda-tanda ekonomi sedang tidak baik itu sudah mulai terlihat dari inflasi yang mulai meningkat, rupiah mulai melemah dan ekspor impor tentu akan berpengaruh oleh kondisi dunia,” pungkas Gus Fawait. (tok/ted)
