Malang (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang merespon usulan Komisi C DPRD Kota Malang soal Buy The Service (BTS) untuk menyelesaikan persoalan kemacetan sangat rasional. Dengan BTS pelayanan transportasi umum diharapkan lebih maksimal dan mampu menarik minta masyarakat untuk menggunakan transportasi massal.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa mereka sudah melakukan kajian soal BTS. Menurut Widjaja BTS bisa mengubah wajah transportasi massal di Kota Malang lebih baik.
“Pada prinsipnya itu (BTS) sudah kami ajukan ya, pemerintah kota sangat senang sekali bisa terbentuk yang namanya transportasi publik yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya,” ujar Widjaja.
Dishub pun mengapresiasi usulan para legislator soal penyediaan layanan transportasi publik. Widjaja menyebut persoalan penyediaan layanan transportasi publik menjadi tanggung jawab bersama.
“Selama ini kan dipahami sebagai angkutan ya, angkutan itu lebih cenderung perorangan dan seterusnya, kalau ini diharapkan transportasi yang bersifat integral, satu dengan yang lainnya, ini kan memang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Jadi kami pemerintah sudah membuat kajian dan permohonan kepada pemerintah pusat,” ujar pria murah senyum ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin menganggap BTS cocok diterapkan di Kota Malang. Dengan BTS minat masyarakat kembali menggunakan transportasi massal bakal kembali tinggi karena penyelenggara angkutan umum memberikan layanan prima.
“Kita harus berdiskusi terkait dengan skema BTS. Mengadopsi program pemerintah pusat, pemerintah yang di kota harus hadir untuk mengintervensi program itu,” ujar Anas.
Di Jawa Timur ada Trans Jatim yang dibiayai APBD Jatim dan Surabaya Bus yang dibiayai APBD Kota Surabaya. BTS akan menjadi moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
Dengan BTS akan ada pembaharuan armada, trayek dan pelayanan. Dengan perbaikan ini diharapkan menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Pemkot Malang juga bisa mengajak para sopir mikrolet untuk diberdayakan.
“Pemerintah harus hadir untuk, agar perusahaan ini diskemakan, disupport. Perbarui armada, pelayanan, trayek sehingga bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat,” ujar Anas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dito Arief Nurakhmadi menganggap BTS sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Kota Malang. Mereka pun mendorong Pemkot Malang untuk menerapkan BTS.
“Program transportasi publik, Kota Malang butuh itu. Kita ingin mendorong BTS itu ada, dan sangat mungkin dilakukan di Kota Malang. Adanya transportasi publik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Malang,” ujar Dito. (luc/kun)
4 Komentar
Senang ada inisiatif seperti ini, tapi tolong prasarana dan teknis harus benar2 disiapkan, contoh halte, dilarang menaikan menurunkan penumpang diluar halte harus tegas, agar tidak timbul kemacetan baru jika berhenti sembarangan karena rata2 jalan di Kota Malang sempit…..
Mengaps skr polisi lalu lintas tidak spt tahun2 lalu yg selalu ada dilapangan mengurai simpul2 yg macet bahkan tiddk seorangpun polisi yg ada dilapangan .untungnya ada orang2 yg mau ber hujan2 dan ber panas2 mengstur kemscetan walaupun kadang tak diberi uangpum mreka rela tanpa ada gaji yg spt polisi digaji.yh macet terutama embong brantas prempatan ,semeru,suhat,mergosono .aoa smua polisi skr ngantor smua gak dilapangan?
Bagai mana dengan angkot yg selama ini ada sebagai sarana transprotasi ,karena setiap kebijakan pasti ada kontra dan harus ada sosialisai yg baik agar tidak timbul polemik yg mengakibatkan kerugian
Yang paling penting adalah tarif murah, kalo biaya naik BTS lebih mahal daripada naik kendaraan pribadi hasil nya sama aja dengan bohong