Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan benteng integritas bermula dari ruang kelas saat menghadiri forum di Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Jumat (10/4/2026).
Kehadiran Ibnu Basuki Widodo ini berkaitan dengan Forum Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola Bersih. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Milad ke-42 kampus yang berlokasi di kawasan Sutorejo tersebut.
Rektor Umsura, Prof. Mundakir mengatakan pencegahan praktik lancung harus berawal dari penanaman nilai kuat. Upaya ini dilakukan melalui edukasi berkelanjutan demi menekan peluang lancung di lingkungan pendidikan tinggi.
“Kita ingin ada value yang dikembangkan. Ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bagaimana nilai-nilai antikorupsi itu benar-benar tumbuh dan peluang korupsi bisa ditekan sejak dini,” tegas Mundakir.
Ia mengingatkan seluruh jajaran kampus untuk menjauhi perolehan harta secara tidak sah. Pesan moral ini diambil sebagai fondasi kuat dalam mengelola tata kelola lembaga pendidikan yang transparan.
“Baru pada tahun 1996–1997 Umsura mulai terintegrasi di kampus Sutorejo seperti sekarang. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi menjadi fondasi kuat bagi pengembangan nilai dan tata kelola kampus,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyebut perguruan tinggi memegang peran strategis. Kampus harus menjadi motor penggerak dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan sistem negara.
“Korupsi adalah kebusukan yang menggoyahkan sistem. Ia tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik,” ujar Ibnu.
Berdasarkan data lembaga antirasuah, tercatat 1.951 pelaku korupsi ditindak sejak 2004 hingga 2025. Kondisi ini diperparah dengan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih tertahan pada angka 34.
“Korupsi itu bukan sekadar angka, tetapi hilangnya kesempatan rakyat untuk hidup lebih baik,” lanjutnya.
Ibnu membeberkan fakta memprihatinkan terkait integritas di dunia pendidikan yang mulai luntur. Praktik menyontek hingga plagiarisme dianggap sebagai pintu masuk bagi perilaku koruptif di masa mendatang saat menjabat.
“Jika ruang akademik kehilangan integritas, maka masa depan bangsa kehilangan pondasinya,” ucap Ibnu.
Ia menutup pemaparan dengan mendesak sivitas akademika melaporkan segala bentuk gratifikasi jabatan. Langkah sederhana seperti tidak memanipulasi data penelitian menjadi awal penting untuk memutus rantai budaya korupsi nasional.
“Jangan tunggu jadi pejabat untuk berintegritas. Mulai dari tidak menyontek, tidak memanipulasi data, dan berani jujur,” pungkas Ibnu. [ipl/beq]
