Bojonegoro (beritajatim.com) – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Dana Abadi Migas sebagai upaya menekan angka kemiskinan di wilayahnya.
Hal ini disampaikan dalam acara Workshop Inisiasi Dana Abadi Daerah dengan tema “Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Migas yang Berkelanjutan dan Berkeadilan untuk Antar Generasi Bojonegoro”, yang diselenggarakan oleh Bojonegoro Institute (BI) bekerja sama dengan Ford Foundation Rabu, (12/3/2025) di Fave Hotel Bojonegoro.
Workshop ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengelola pendapatan migas secara berkelanjutan, pro-poor, dan berkeadilan bagi generasi mendatang. Selain itu, acara ini juga membuka ruang partisipasi publik dalam merumuskan inisiasi pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Bupati Wahono menyoroti tingginya angka kemiskinan di Bojonegoro yang mencapai 11,6%, menempatkannya sebagai daerah ketujuh termiskin di Jawa Timur. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami. Dengan potensi migas yang besar, kami berupaya agar sumber daya ini dapat dinikmati dan dikelola secara optimal untuk kesejahteraan generasi mendatang,” ujarnya.
Bojonegoro, sebagai penyumbang 25% kebutuhan minyak nasional, memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) migas sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2025. Namun, menurut Wahono, hal ini belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan ekonomi kami masih di angka 1,7%, berdasarkan data BPS. Oleh karena itu, kami perlu strategi jangka panjang untuk memastikan manfaat migas dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Wahono menekankan pentingnya konsistensi dalam menabung dan mempersiapkan masa depan generasi muda. Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai lembaga, termasuk NGO, dalam merencanakan penggunaan DBH migas.
“Harapan kami, dengan pemasukan DBH pada tahun kelima minimal Rp1,5 triliun, APBD Bojonegoro dapat stabil. Tidak dapat dipungkiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro sangat bergantung pada DBH migas,” ucapnya.
Menyadari bahwa sumber daya migas merupakan aset yang tidak terbarukan, Wahono menegaskan pentingnya strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di Bojonegoro. “Kami berkomitmen untuk mencegah Bojonegoro jatuh miskin di masa depan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Dengan inisiasi Dana Abadi Migas, Bojonegoro berharap dapat mengoptimalkan pendapatan migas untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sementara Dewan Pembina Bojonegoro Institute (BI), Joko Purwanto menyatakan, BI telah melakukan pengawalan, baik dalam bentuk advokasi maupun sosialisasi Dana Abadi Migas (Oil Fund) sejak lama. Tepatnya sejak 2012 silam. Artinya, kata Joko, apa yang dilakukan BI ini bukan sesuatu yang baru.
Dan sejak lama pula, kata dia, pembentukan Dana Abadi ini sudah menjadi kegelisahan kolektif atas keberadaan berkah-musibah Migas. Karena itu, dia berharap agar pemerintah mampu menyusun Perda Dana Abadi yang berkualitas, terutama berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan Dana Abadi.
“Pemerintah harus hadir di setiap kegelisahan masyarakat, BI menjembatani hal itu. Dalam hal Dana Abadi Migas, Raperda telah diinisiasi sejak lama. Kami berharap forum ini mampu memperkuat Rancangan Perda (Dana Abadi) tersebut,” pungkasnya. [lus/ian]
