Jombang (beritajatim.com) – Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Jombang langsung merespons cepat dugaan adanya iuran bagi wali murid di SMKN 1 Jombang.
Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Cabdindik Jombang, Pinky Hidayati, pada Kamis (21/8/2025). Ia didampingi oleh Kasubag TU Cabdindik Jombang, Ulil Muamar, guna memastikan kebenaran informasi yang viral di media sosial (medsos) terkait dengan pembayaran uang gedung dan sumbangan di sekolah tersebut.
Informasi ini bermula dari sebuah unggahan di akun Instagram @brorondm, yang memperlihatkan tanda terima pembayaran sebesar Rp1,5 juta yang disebutkan sebagai uang gedung SMKN 1 Jombang.
Tak hanya itu, orang tua siswa juga dilaporkan diminta menyumbang Rp100 ribu per bulan untuk partisipasi pendidikan, yang akan digunakan untuk honor tenaga honorer, pelatih, serta akomodasi pendamping dalam kegiatan lomba.
Pinky Hidayati menyatakan bahwa meskipun ada informasi yang beredar mengenai pembayaran tersebut, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan kepala sekolah setempat. Ia menegaskan bahwa pembayaran yang dimaksud bukanlah iuran wajib atau uang gedung, melainkan sumbangan sukarela.
“Ini sifatnya sumbangan. Tidak ada paksaan. Besaran nilai hingga batas waktu juga tidak memaksa, karena sifatnya sumbangan,” jelas Pinky.
Dalam kesempatan tersebut, Pinky mengungkapkan bahwa pihak sekolah melalui komite telah mengadakan pertemuan untuk menyampaikan kebutuhan mendasar SMKN 1 Jombang, yang di luar jangkauan anggaran sekolah.
Beberapa kebutuhan itu, baru dapat dipenuhi dengan bantuan dari komite. Namun, Pinky mengingatkan bahwa dukungan ini tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar, serta harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Kepala SMKN 1 Jombang, Abdul Muntolib, juga memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menyatakan bahwa pihak sekolah tidak pernah menetapkan kewajiban iuran untuk wali murid. Menurutnya, yang menulis besaran juga bukan dari sekolah, tapi dari orang tua.
“Sebagai buktinya komite yang membubuhkan tanda tangan. Kami tidak mematok sekian, tidak begitu. Sekolah membutuhkan beberapa fasilitas, seperti jogging track dan ruang untuk kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler, yang selama ini belum tersedia,” ujarnya.
Cabdindik pun menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana yang melibatkan wali murid. Mereka juga berharap agar dalam pelaksanaannya, pihak sekolah dan komite dapat selalu mengedepankan komunikasi yang jelas dan menghindari pemaksaan terhadap orang tua siswa. [suf]
