Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi Percepatan Kota/Kabupaten Lengkap di Provinsi Jawa Timur”. FGD ini bertujuan untuk mendukung perwujudan 100 kota lengkap di Indonesia.
Acara yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 ini menghadirkan narasumber Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi.
Pada kesempatan tersebut, BPN Kanwil Jatim juga meluncurkan inovasi Pelayanan Langsung Masyarakat (PLM) oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Terdapat 36 KJSB yang tersebar di Jawa Timur yang siap memberikan layanan kepada masyarakat.
Mewujudkan Kota Lengkap di Jawa Timur
Plt. Kakanwil BPN Jawa Timur, Jonahar, berharap FGD dan launching PLM ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kualitas pemetaan dan mendorong Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota untuk memperbaiki kualitas data spasial.
“Deklarasi Kota Lengkap merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Jawa Timur Lengkap. Kota Madiun telah dideklarasikan sebagai Kota Lengkap pada Maret 2023 dan menjadi pilot project di Jawa Timur,” jelas Jonahar.
Ke depan, deklarasi serupa akan dilakukan di Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kota Surabaya 1, dan Kota Surabaya 2 pada Juni 2024. Kemudian, disusul oleh Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Madiun pada tahun 2025.
Pemanfaatan Teknologi Digital dan Peran KJSB
Di era digital ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus berinovasi menghadirkan program-program yang mempermudah dan mempercepat layanan, salah satunya melalui PLM.
Dukungan dari mitra Kementerian, seperti KJSB, sangatlah penting dalam mewujudkan program-program tersebut. Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, berharap KJSB dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi BPN, khususnya dalam hal pengukuran.
“Kehadiran KJSB diharapkan dapat membantu masyarakat dengan memberikan layanan yang cepat dan berkualitas,” ujar Virgo.
FGD ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN; Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Teknologi Informasi; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur; Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur; Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas; Kakantah Kabupaten/ Kota se Jatim; Kepala BPKAD Kabupaten/ Kota; DPP MASKI; Ketua Komisariat Wilayah MASKI Jawa Timur; IPPAT dan civitas akademika. (ted)
