Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai intensif menggerakkan kegiatan susur desa sejak awal Januari hingga jelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman memanen 179 penghargaan pada rentang 2021 – 2023.
Bupati Hendy Siswanto mengaku pernah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saat sedang membenahi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak 2021.
Jumlah kejahatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang ditangani polisi sepanjang 2023 tercatat 3.058 kasus. Meningkat dibandingkan angka kejahatan pada 2022 yang tercatat 2.751 kasus.
Petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengawali tahun baru 2024 dengan menyerukan penolakan terhadap pengurangan kembali pupuk bersubsidi. Petani menilai pengurangan ini semakin menjauhkan Indonesia dari ikhtiar swasembada pangan.
Ratusan orang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember, Jawa Timur sepanjang 2023. Setidaknya enam orang meninggal dunia karena kecelakaan di jalan.
Tak belajar ilmu politik formal, Moch. Hafidi memahami benar bagaimana slogan bekerja. Berbeda dengan legislator lain yang memilih foto baliho dengan slogan formal berbahasa ‘melangit’, ia memilih menggunakan kata-kata sederhana.
Mengamen dengan lagu pop di jalan jamak diketahui. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengamankan pengamen yang membawakan salawat dengan dalih berdakwah, Sabtu (30/12/2023).
Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meniadakan inspeksi mendadak (sidak) sampai pemilihan umum legislatif selesai digelar.…
Dua aktivis difabel Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kusbandono dan Eko Puji Purwanto, melaporkan kegagalan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Ombudsman RI dan hendak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
