“Ini tamparan keras bagi kami, karena apapun yang terjadi di desa itu yang ditanyakan terlebih dahulu adalah kepala desanya. Ini di mana kadesnya, bagaimana tanggungjawabnya,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang Apdesi Jember Kamiluddin
Penulis: Oryza A. Wirawan
Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, menangkap 49 orang tersangka kasus narkoba selama November – Desember 2023. Ada pasangan suami istri dan tiga perempuan di antara tersangka.
Pabrik produsen pupuk organik milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya resmi berdiri, di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Rabu (27/12/2023). Ini salah satu ikhtiar mengatasi kelangkaan pupuk sekaligus mengembalikan kesuburan tanah.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kecewa dua aktivis difabel tidak lulus tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun pemerintah daerah tak berdaya, karena hak untuk meluluskan peserta adalah wewenang pemerintah pusat.
Tak lolos tes seleksi untuk mengisi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua orang aktivis difabel melayangkan protes. Mereka merasa mengalami diskriminasi dari panitia seleksi.
Satuan Polisi Pamong Praja mulai merazia badut jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini bagian dari upaya menekan pertumbuhan jumlah badut jalanan.
Tim Anti Perundungan dan Kekerasan pada Anak (APKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timurm mengingatkan dampak fatal perundungan bagi anak didik, pelajar di sekolah maupun santri di pesantren.
Pusaka Gibran, relawan pendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, menyebut putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut berakhlak dan bikin bangga anak muda di Indonesia, dalam debat putaran kedua, Jumat (22/12/2023) malam lalu.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengandalkan perempuan untuk menjadi saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilu pada 14 Februari 2024.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Arwani Thomafi menegaskan, isu soal klaim atas Nahdlatul Ulama (NU) sudah selesai. Tak ada partai yang berhak mengklaim diri sebagai anak kandung NU.









