Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, merampingkan jumlah dinas dari 22 menjadi 17 organisasi perangkat daerah untuk efisiensi. DPRD Kabupaten Jember berharap perampingan itu memikirkan nasib tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN).
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengajukan dua rancangan peraturan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK).
Unit pemadam kebakaran dipastikan tak akan menjadi dinas tersendiri dan tetap bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini mengundang pertanyaan DPRD Kabupaten Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memangkas jumlah dinas dari 22 menjadi 17 organisasi perangkat daerah (OPD) melalui proses penggabungan. Pemangkasan ini bisa menghemat anggaran.
Bupati Muhammad Fawait mengangkat 17 orang pelaksana tugas baru di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Muhammad Fawait memanfaatkan momentum serah terima jabatan bupati dan wakil bupati dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/3/2025), untuk mencurahkan isi hati alias curhat kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan 157 unit dapur sehat yang tersebar di 31 kecamatan. Satu dapur sehat sudah berdiri dan siap diluncurkan.
Wakil Bupati Djoko Susanto masih memegang komitmen Bupati Muhammad Fawait untuk mengelola pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur, bersama-sama, selama lima tahun ke depan.
Bupati Muhammad Fawait menepis isu ketidakharmonisan hubungannya dengan Wakil Bupati Djoko Susanto, dalam sidang paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati 2025-2030, di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (6/3/2025).
Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta tambahan kuota Sekolah Rakyat (SR) untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Kedua daerah tersebut memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur.
