Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, mengkritik buruknya relasi Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, 20 Februari 2025.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Babun Suharto, anggota Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto memperbaiki hubungan yang tampak tak harmonis di depan publik.
Wakil Bupati Djoko Susanto mengingatkan agar komitmen efisiensi anggaran dipegang teguh oleh semua pemangku kebijakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Muhammad Fawait mengadakan buka puasa bersama relawan pemenangan pemilihan kepala daerah di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (16/3/2025) sore.
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah setempat untuk segera mencairkan honor tenaga non aparatur sipil negara (ASN).
Fraksi Partai Nasional Demokrat mendukung eksekutif untuk melaksanakan kegiatan secara optimal. Bahkan Nasdem meminta Bupati Muhammad Fawait mengevaluasi kinerja pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timurm mengusulkan agar bidang sumber daya air berdiri terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
Restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membawa semangat miskin struktur namun kaya fungsi. Tugas aparatur sipil negara (ASN) tak lagi terkotak-kotak.
Bupati Muhammad Fawait menjamin perampingan perangkat daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi revisi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
