Hari itu, Buya Hamka menangis di tengah panjatan doa usai salat jenazah, dan seorang Kristen meminta izin menyanyikan lagu rohani sebelum keberangkatan Bung Hatta ke pemakaman rakyat di Tanah Kusir, Jakarta.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Bupati Muhammad Fawait menegaskan, anggaran hasil efisiensi perampingan birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan digunakan membiayai layanan dasar.
Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan semakin ramping. Ini berkebalikan dengan struktur organisasi pemerintah pusat yang semakin gemuk.
Ada pemandangan yang lain dari biasanya dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (14/3/2025) malam. Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto menunggu dimulainya sidang paripurna di dua lokasi berbeda dalam gedung parlemen.
‘Perang dingin’ antara Bupati Muhammad Fawait dengan Wakil Bupati Djoko Susanto rupanya membuat anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ikut meriang.
Bupati Muhammad Fawait mengklarifikasi dua isu yang tengah menyasar pemerintahannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, melalui aplikasi Thread yang diakses Beritajatim.com, Kamis (13/3/2025).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, sedang menyiapkan peraturan bupati soal penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Wakil Bupati Djoko Susanto menyoroti praktik pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada keluhan dari kalangan notaris tentang kesulitan dalam membayar BPHTB.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, sepakat menyelesaikan 23 rancangan peraturan daerah tahun ini. Delapan raperda di antaranya diprakarsai parlemen.
Budi Wicaksono, Ketua Komisi A DPRD Jember, memandang nota dinas dari wakil bupati itu sebaiknya dihormati sebagai upaya meminta klarifikasi kepada Inspektorat mengenai prosedur pengangkatan tersebut.
