Penulis: Oryza A. Wirawan

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan sejumlah langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti gedung yang mangkrak selama lima tahun di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Gedung itu disebut ‘gedung hantu’.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk membangun jembatan layang untuk menghubungkan dua bangunan SMP Negeri 2 yang berseberangan di Kecamatan Patrang.

Pertamina akan mengaktifkan kembali pasokan bahan bakar minyak (BBM) via kereta api ke Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk mengantisipasi krisis sebagaimana yang terjadi pada akhir Juli 2025.

Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Jember, Jawa Timur, aktif menangani persoalan agraria.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memastikan pekerjaan dan penghasilan bagi 3.526 tenaga non aparatur sipil negara kategori R4.

Bupati Muhammad Fawait menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Fraksi PDI Perjuangan mendesak komitmen Bupati Muhammad Fawait untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Panjang jalur lintas selatan (JLS) yang melintasi Kabupaten Jember, Jawa Timur mencapai kurang lebih 91,55 kilometer. Sepanjang 32,10 kilometer di amtaranya sudah terbangun dan 59,45 kilometer belum terbangun.

DPRD Jember, Jawa Timur, berharap penyandang disabilitas dimasukkan kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian mereka mendapatkan program sosial prioritas yang sama dengan warga miskin.