Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak nyaman dengan cepatnya pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember berharap adanya evaluasi lebih mendalam terhadap optimalisasi anggaran, menyusul disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
Fraksi Golkar Amanah, yang beranggotakan lima politisi Partai Golongan Karya dan seorang politisi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025.
World Kids Carnival membuka rangkaian Jember Fashion Carnaval, di Jalan Sudarman, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025) siang.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kembali visi cinta dalam perencanaan dan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Fraksi Partai Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur menyiapkan evaluasi bagi pejabat organisasi perangkat daerah yang berkinerja buruk, seiring dengan disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Bupati Muhammad Fawait mengaku sering jadi sasaran kritik dan olok-olok di media sosial oleh warganet Kabupaten Jember, Jawa Timur, karena salah satu aktivitasnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap minimnya keberpihakan pemerintah daerah kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember menandatangani persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025, di gedung parlemen, Kamis (7/8/2025).
Wakil Bupati Djoko Susanto angkat bicara soal ketidakhadirannya dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama ini. Dia menyesalkan pernyataannya disalahtafsirkan oleh pimpinan Dewan.
