Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih belum cukup untuk menciptakan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk menambah pendapatan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti pelaksanaan layanan kesehatan gratis Universal Health Coverage (UHC) dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2025.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para guru sebesar Rp 39,84 miliar melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Lima puluh enam orang sopir ambulans desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima gaji selama tujuh bulan. Surat permohonan audiensi kepada Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Kabupaten Jember pun belum ditanggapi.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, melakukan sejumlah langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi defisit anggaran pada tahun-tahun mendatang. Salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi potensi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti gedung yang mangkrak selama lima tahun di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi. Gedung itu disebut ‘gedung hantu’.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk membangun jembatan layang untuk menghubungkan dua bangunan SMP Negeri 2 yang berseberangan di Kecamatan Patrang.
Pertamina akan mengaktifkan kembali pasokan bahan bakar minyak (BBM) via kereta api ke Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk mengantisipasi krisis sebagaimana yang terjadi pada akhir Juli 2025.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, meminta Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Jember, Jawa Timur, aktif menangani persoalan agraria.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mendesak pemerintah daerah setempat untuk mempercepat penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk memastikan pekerjaan dan penghasilan bagi 3.526 tenaga non aparatur sipil negara kategori R4.
