Bojonegoro (beritajatim.com) — Pemerintah kembali menggulirkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai Juli hingga Desember 2025. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras di pasaran dan membantu masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan akses beras dengan harga terjangkau.
Penyaluran beras SPHP difokuskan ke sejumlah pasar tradisional, kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan 430 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Bojonegoro. Program ini juga dijalankan bersamaan dengan penyaluran bantuan pangan beras yang mulai efektif pada bulan Juli 2025.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menyampaikan bahwa distribusi awal SPHP dimulai dari pasar tradisional dan akan diperluas secara bertahap melalui kanal-kanal resmi yang telah ditentukan. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan Bojonegoro menjadi bagian penting dalam jaringan distribusi ini.
“Termasuk juga ke arah Koperasi Desa Merah Putih di 430 desa/kelurahan yang ada di Bojonegoro,” kata Ferdian Darma Atmaja, Kamis (24/7/2025).
Secara nasional, pemerintah menargetkan penyaluran SPHP beras sebesar 1,5 juta ton. Dari Januari hingga Maret 2025, tercatat realisasi sebanyak 181.200 ton, sementara alokasi untuk periode Juli hingga Desember 2025 mencapai 1,318 juta ton. Pemerintah berharap penyaluran ini berdampak nyata terhadap ketersediaan dan keterjangkauan beras di tingkat konsumen akhir.
Agar program berjalan tepat sasaran, proses verifikasi data penyalur diperketat. Verifikasi dilakukan oleh Perum Bulog bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Satgas Pangan Polri. Data yang diverifikasi mencakup nama dan NIK pemilik toko, alamat usaha, kapasitas gudang, dan foto kios. Langkah ini diambil untuk menghindari terulangnya ketidaksesuaian data penyalur seperti yang terjadi pada 2024.
“Data yang diverifikasi mencakup nama dan NIK pemilik toko, alamat, kapasitas gudang, hingga foto kios. Ini berdasar pengalaman tahun 2024, banyak hasil verifikasi daerah itu yang tidak sesuai, biar tidak ada masalah terulang di situ,” ujarnya.
Ferdian menegaskan bahwa pembelian beras SPHP oleh penyalur dibatasi maksimal 2 ton per minggu. Namun, pembelian ulang diperbolehkan jika stok masih tersedia dan laporan distribusi telah disampaikan melalui aplikasi Klik SPHP. Masyarakat pun hanya diperkenankan membeli maksimal 10 kg beras SPHP per orang (dua kemasan 5 kg) dan dilarang memperjualbelikannya kembali.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Bojonegoro, Mochammad Rudianto, memastikan bahwa SPHP beras tahap kedua tahun ini telah aktif. Pihaknya bertanggung jawab dalam proses verifikasi mitra penyalur. Ia menjelaskan bahwa harga pengambilan beras SPHP di gudang Bulog bagi penyalur adalah Rp11.000 per kg, dengan batas maksimal pengambilan 2 ton per minggu.
“Penyalur kemudian boleh menjual beras SPHP ke masyarakat dengan harga Rp12.500 per kg, sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Badan Pangan Nasional,” ungkapnya. [lus/kun]
