Ratusan petani tembakau bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana pembatasan kadar nikotin.
KUMPULAN BERITA tembakau
Surabaya (beritajatim.com)– Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah pemilihan (Dapil) Madura, R. Harisandi Savari, menyampaikan dukungan terhadap penetapan Kawasan…
Di tengah gencarnya kampanye anti-rokok global, seolah ada satu suara yang terus-menerus mengulang: perokok adalah biang kerok kematian dini. Paru-paru…
Memasuki awal tahun 2026, para pelaku usaha di sektor hulu, mulai dari petani hingga pedagang pengepul di Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, mengeluhkan anjloknya harga serapan tembakau
Menjelang musim tanam tahun ini, kegelisahan menyelimuti para petani tembakau di Kabupaten Ponorogo.
APTI Lamongan menyebut regulasi batas kandungan tar dan nikotin dalam PP 28/2024 mulai berdampak pada penurunan serapan tembakau petani.
Pemerintah memperketat aturan kadar nikotin dan tar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan ini memicu polemik antara proteksi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan industri tembakau nasional.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional tengah berada di persimpangan jalan. Yakni menghadapi tekanan regulasi baru dan digempur down trading.
Formasi mengusulkan relaksasi regulasi dan penindakan rokok ilegal untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional
Rencana pemerintah membatasi kadar nikotin rokok maksimal 1 miligram per batang mendapat penolakan keras dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bondowoso.
