Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madiun Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Madiun, Sabtu (30/8/2025).
KUMPULAN BERITA RUU Perampasan Aset
Hardjuno Wiwoho minta DPR segera sahkan RUU Perampasan Aset setelah Presiden Prabowo beri dukungan penuh untuk pemberantasan korupsi.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho desak pemerintah segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menilai RUU Perampasan Aset sebagai solusi efektif dalam memberantas korupsi dengan menyita kekayaan hasil tindak pidana tanpa menunggu putusan pengadilan.
Wacana penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan kembali menjadi sorotan. Meski dipandang strategis
Pakar hukum dan pegiat anti-korupsi, Hardjuno Wiwoho, menagih komitmen politik dari anggota DPR RI 2024-2029 untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi kembali diragukan publik. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset)
