Sampai saat ini kurang lebih 13 ribu tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima upah sejak Januari. Status mereka juga belum jelas.
KUMPULAN BERITA Pemkab Jember
Fawait mengatakan, saat ini berfokus melayani masyarakat. “Karena filosofi bernegara, khususnya otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang baik. Dua ini filosofi pemerintahan daerah atau otonomi daerah,” katanya.
Wakil Bupati Djoko Susanto meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar mengoreksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Wakil Bupati Djoko Susanto mencurahkan isi hatinya alias curhat di hadapan puluhan peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025) petang.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Tabroni meminta pemerintah daerah memperhatikan aspirasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasu Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak peleburan tersebut.
Sejumlah aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Jember-Organisasi Masyarakat Sipil membawa sejumlah kertas bertuliskan aspirasi dan protes, saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Djoko Susanto di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (19/3/2025).
Gogot Cahyo Baskoro yang mengetuai tim pemenangan pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini memimpin Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D).
Jember-Organisasi Masyarakat Sipil (JOMS) yang menaungi tujuh organisasi non pemerintah menolak rencana penghapusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Wakil Bupati Djoko Susanto menemukan adanya indikasi cacat prosedur pada proses pengangkatan 17 pelaksana tugas di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, wajib menggunakan produk lokal saat jam kerja. Hal ini diserukan Bupati Muhammad Fawait sebagai bagian dari program 100 hari kerja sebagai kepala daerah.
