Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, memilih untuk berfokus pada penanganan perkara besar yang berdampak luas kepada masyarakat.
KUMPULAN BERITA korupsi jember
Sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi membuat Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kehabisan kata-kata.
Tujuh belas dewan pimpinan cabang mempertanyakan sikap Partai Nasional Demokrat terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan tersangka Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang juga kader partai itu.
Temuan adanya manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di dua rumah sakit oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu tindakan tegas dari pemangku otoritas dan kebijakan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menelusuri manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tiga rumah sakit di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dua rumah sakit sudah terbukti melakukan penggelembungan klaim.
Jaksa telah memeriksa kurang lebih 80 orang anggota DPRD Jember periode 2019-2024 dan 2024-2029, terkait kasus dugaan korupsi makanan dan minuman acara sosialisasi rancangan peraturan daerah (sosperda).
Penahanan Dedy Dwo Setiawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Nasional Demokrat oleh kejaksaan setempat karena dugaan korupsi tidak akan mempengaruhi kinerja parlemen.
Forum Komunikasi Petani Jember (FKPJ) memberikan kado dua buah tumpeng kepada Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Selasa (21/10/2025), menyusul penetapan lima tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah di DPRD Kabupaten Jember.
Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Nasional Demokrat dan mantan istrinya Yuanita Qomariyah ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi dana konsumsi sosialisasi peraturan daerah (sosperda), oleh Kejaksaan Negeri Jember, Senin (20/10/2025) malam.
Wakil Bupati Jember Djoko Susanto mengadukan Bupati Jember melalui surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lantas, bagaimana respon KPK?
