Forum Komunikasi Kasun Jember (FKKJ) ingin surat keputusan pengangkatan kepala dusun di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditandatangani langsung oleh bupati, bukan kepala desa.
KUMPULAN BERITA komisi a dprd jember
Pemecatan terhadap tiga kepala dusun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo menggugah hati Suharyatik, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat dengan Forum Komunikasi Kasun Jember (FKKJ), Selasa (1/7/2025).
Kamiludin, Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan pemecatan tiga kepala dusun di wilayahnya sudah sesuai aturan. Dia siap menjelaskanya kepada DPRD Jember.
Jember (beritajatim.com) – Forum Komunikasi Kasun Jember (FKKJ) wadul atau mengadukan nasib tiga orang kepala dusun yang dipecat Kepala Desa…
Tahun lalu pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) menerima tunjangan hari raya (THR). Tahun ini tak ada lagi THR untuk mereka, kecuali yang sudah diatur ketentuan pemerintah.
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap gaji tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah sudah bisa direalisasikan sebagaimana rekomendasi panitia khusus (pansus).
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, patungan untuk mengajak perwakilan tenaga honorer non aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat memperjuangkan nasib ke Jakarta pekan depan.
Perwakilan tenaga honorer yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak DPRD setempat untuk membentuk panitia khusus yang menangani persoalan pegawai non aparatur sipil negara.
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti surat keputusan Bupati Hendy Siswanto bernomor 188.45/169/1.12/2024 tentang Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
Pendamping desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu dievaluasi. Proses rekrutmennya tidak boleh berdasarkan afiliasi politik kepartaian.
