Pemerintah melepas 7.103 bidang tanah kawasan hutan seluas 335,179 hektare di 24 desa untuk permukiman warga Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagai bagian dari program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
KUMPULAN BERITA komisi a dprd jember
Akhirnya terungkap adanya surat keputusan kembar soal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sama-sama ditandatangani Bupati Muhammad Fawait.
Sejumlah perwakilan warga Dusun Mandiku, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendatangi gedung DPRD setempat, Senin (8/9/2025), untuk mempertanyakan pemasangan patok batas tanah di area rumah dan lahan masyarakat.
PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 Kebun Tembakau (dulu PT Perkebunan Nusantara X) memiliki bukti historis terhadap lahan seluas 104.661 meter persegi di Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dipersoalkan warga.
Warga mempersoalkan hak pakai dan hak guna bangunan lima bidang tanah seluas 104.661 meter persegi di Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 Kebun Tembakau (dulu PT Perkebunan Nusantara X).
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Namun Wakil Ketua Komisi A M. Holil Asyari mengaku tidak banyak tahu soal Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) bentukan Bupati Muhammad Fawait.
Laskar Merah Putih mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mempertanyakan keberadaan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) bentukan Bupati Muhammad Fawait, Senin (25/8/2025).
Jember Sound System Community (JSSC), komunitas juragan sound system yang sebagian bergerak dalam bisnis ‘sound horeg’ di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertanyakan patokan tingkat kebisingan yang diperkenankan dalam penggunaan sistem pelantang suara.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi A Holil Asyari sempat menegur Topan, Sekretaris JSSC, agar menghormati Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini gara-gara saat diberi kesempatan bicara, Topan menyebut MUI panitia surga.
“Pertanyaannya kita atur lewat apa? Apa lewat peraturan daerah atau lewat peraturan bupati? Pada titik ini kita ketahui mengetahui bersama, sound horeg adalah salah satu materi dalam pilkada kemarin,” kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jember Tabroni.
