Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan data 1 Februari 2026 adalah 21.958 orang.
KUMPULAN BERITA komisi a dprd jember
Sebanyak 248 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah berdiri di 226 desa dan 22 kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 15 November 2025.
Warga mengadukan dugaan penguasaan tanah kas Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung oleh oknum petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Forum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berharap alokasi anggaran bantuan hukum (bankum) untuk warga miskin dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2026 masih bisa diubah.
“Bayangkan, turunnya itu lebih dari 90 persen. Bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi bantuan hukum untuk membantu masyarakat miskin kalau anggarannya cuma Rp50 juta,” kata anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni, Rabu (19/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan Rp 3 miliar untuk pembangunan gapura ‘Cinta Sholawat dan NKRI’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Suasana rapat dengar pendapat membahas sengketa tanah di Kecamatan Wuluhan, di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/9/2025), mendadak tegang.
Setelah 72 tahun, dua bidang tanah kas dua desa di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, diklaim oleh Indah Artiningsih dan kawan-kawan, ahli waris almarhum Emanoel Soepono Hardjo, seorang perwira Angkatan laut yang berdinas pada 1950-an di Surabaya.
Petani diminta tidak mudah menjual tanah kepada pengembang perumahan, untuk menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tetap terjaga, terutama di Kecamatan Sumbersari dan dan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pemerintah melepas 7.103 bidang tanah kawasan hutan seluas untuk warga Kabupaten Jember, Jawa Timur di 24 desa dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
