“Tidak perlu gebrak-gebrak, maki-maki, umpat-umpat. Itu preman, bukan mahasiswa, bukan intelektual. Saya selaku senior (GMNI), malu,” kata Tabroni.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan penggunaan alun-alun untuk bazaar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan wahana permainan.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta memprioritaskan kebutuhan anak dalam setiap aspek kebijakan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat agar meningkatkan pemenuhan hak terhadap anak-anak penyandang difabel.
Ketua GMNI Fakultas Hukum Universitas Jember Ahmad Ubaidillah mendesak Ketua DPRD Jember, Wakil Ketua DPRD Jember, perwakilan komisi, dan fraksi
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jember, Jawa Timur, meminta agar Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah ditindaklanjuti dengan pembuatan bank sampah di setiap rukun warga (RW).
“Walaupun angka ini jauh lebih rendah dari data SSGI Kemenkes, kita harus terus berupaya untuk menekan dengan berbagai cara,” kata Retno Juwita Sari.
“Tidak boleh ada lagi pekerja anak. Perda Kabupaten Layak ini diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak anak di Kabupaten Jember,” katanya.
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta bupati untuk menindak para pengusaha yang masih membuang limbah industri atau usaha ke sungai.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pemerintah daerah melakukan pendidikan seks sesuai kultur kearifan lokal setempat.
