Jember (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengesahan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD), di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (5/4/2023). Namun aksi itu mengundang kritik keras dari anggota parlemen.
Ini aksi kedua yang dilakukan GMNI, setelah pekan lalu tidak bertemu dengan anggota DPRD Jember. Dalam aksi kali ini, mereka ditemui Ketua Komisi A Tabroni yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah, dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mufid.
Namun tak urung aksi itu membuat para anggota DPRD Jember kecewa. “Okelah mereka ingin mengingatkan kami, bupati dan DPRD Jember, agar punya PPKD. Tapi cara mereka saya rasa tidak ilmiah, tidak intelektual. Tidak boleh lagi cara-cara itu ditunjukkan kepada lembaga mana pun,” kata Tabroni.
Dalam aksi itu, para aktivis GMNI bisa berorasi di ruang lobi lantai bawah. Bahkan seorang aktivis pria berorasi sambil berdiri di atas meja resepsionis, menuntut agar bupati dan pimpinan DPRD Jember hadir menemui mereka. “Woy, Pak, omong kosong kamu itu. Segera panggilkan pimpinan,” teriaknya kepada Dhafir yang tengah bicara dengan aktivis lainnya.
Tindakan mahasiswa ini membuat malu Ketua Komisi A yang juga alumnus GMNI, Tabroni. “Mereka memanggil (anggota DPRD Jember) dengan hal yang tidak pantas. Apalagi di sini, ada lambang GMNI,” katanya menunjuk dadanya sendiri.
“Aksi silakan, orasi silakan, diskusi menyampaikan pokok-pokok pikiran. Tidak perlu gebrak-gebrak, maki-maki, umpat-umpat. Itu preman, bukan mahasiswa, bukan intelektual. Saya selaku senior (GMNI), malu,” kata Tabroni.
Tabroni mengingatkan bahwa GMNI adalah elemen mahasiswa. “Cara juga harus dilihat. Kita ingin pikiran kita diterima, tapi dengan cara-cara yang membuat orang jadi jengah, antipati, tidak simpatik. Ini tidak benar. Tidak boleh begitu,” katanya.
Kritik terhadap aksi GMNI juga dilontarkan Dhafir. “Siapapun yang datang ke gedung Dewan, kami siap menerima. Cuma yang kami sangat sayangkan, adik-adik mahasiswa masih bersikap kurang layaknya seorang yang berpendidikan. Mereka intelektual muda,” katanya.
Menurut Dhafir, seharusnya para aktivis GMNI datang untuk adu konsep dan argumentasi. “Datang, duduk baik-baik. Kami tidak pernah menolak atau menghalangi apapun yang jadi usulan mereka. Tapi yang jadi catatan kami kepada semua mahasiswa yang berorasi atau demo di gedung Dewan, tolong sampaikan dalam kapasitas seorang mahasiswa,” katanya.
“Kedua, sikap dan tutur kata yang mencerminkan keilmiahan. Argumen disampaikan dengan tutur kata yang santun, bukan dengan nada emosi yang bahkan cenderung ke anarkis. Ini menunjukkan karakter dan mental mereka. Mohon maaf, apa yang membedakan mereka dengan preman? Orang yang berpendidikan tinggi, seharusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, tutur kata semakin baik,” kata Dhafir.
Ada beberapa hal yang jadi catatan Dhafir terhadap aksi GMNI tersebut. Saat legislator DPRD Jember siap duduk bersama dan berdiskusi, perwakilan pengunjuk rasa justru melakukan hal-hal di luar kepantasan. “Satu, mereka mengumpat dan bahkan memaksa anggota Dewan untuk membuka masker. (Memakai masker) itu hak pribadi. Tidak bisa mereka memaksakan kehendak untuk membuka masker,” katanya merujuk pada perlakuan yang dialami Mufid.
“Kedua, mereka melempar dan menendang kursi. Apa seperti itu karakter mahasiswa? Ini gedung milik mereka. Pertanyaannya: apakah mereka juga memperlakukan rumah mereka seperti itu, menendang kursi atau fasilitas yang dimiliki? Ini rumah rakyat. Semua berhak, bukan hanya mahasiswa,” kata Dhafir.
Gara-gara tindakan itu, menurut Dhafir, substansi persoalan atau isu yang disuarkan GMNI menjadi tidak tersampaikan dengan baik. “Kalau mereka mau menyampaikan aspirasi, konsepnya harus sudah disiapkan. Bukan dengan nada emosi atau karakter akhlak yang kurang baik,” katanya.
Sementara itu, GMNI justru mengaku kecewa terhadap DPRD dan Pemkab Jember. “Dalam aksi jilid 2 ini lagi-lagi kami mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan. Tidak satu orang pun yang bisa kami temui dengan alasan jelas,” kata Abdul Aziz Alfajri, koordinator aksi GMNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
GMNI juga mengkritik pencanangan Hari Budaya Jember oleh Bupati Hendy Siswanto. “Bupati mencanangkan Hari Budaya, tapi naskah PPKD belum terbentuk hingga hari ini,” kata Aziz. [wir]
