Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta memprioritaskan kebutuhan anak dalam setiap aspek kebijakan. Setiap kebijakan yang diambil harus dipastikan memperhatikan dampaknya terhadap anak-anak di Kabupaten Jember.
Demikian disampaikan Sri Winarni dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jember, sebagaimana ditulis pada Selasa (4/4/2023). “Perlu diingat, bahwa anak-anak merupakan aset penting dalam pembangunan Kabupaten Jember,” katanya.
Sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan adalah pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman dan bersih, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. “Keputusan dan tindakan pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan anak-anak dan tidak mengeksploitasi mereka untuk kepentingan apapun,” kata Winarni.
Pemerintah Kabupaten Jember juga diminta PKB untuk memastikan setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. “Penting untuk memahami bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan perlu perlindungan khusus,” kata Winarni.
Dengan demikian setiap program atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember juga memperhatikan kepentingan anak. “Pemerintah harus selalu berupaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Jember, termasuk ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta keamanan dan kesejahteraan keluarga,” kata Winarni.
Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak yang disahkan pada Sabtu (1/4/2023) dini hari kemarin harus dijadikan acuan dalam setiap tindakan dan keputusan pemerintah. “Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Jember,” kata Winarni.
Namun Fraksi PKB mengingatkan, realisasi Kabupaten Layak Anak membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. “Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan dan kebutuhan anak-anak,” kata Winarni.
Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Jember agar mengambil tindakan konkret untuk melindungi hak-hak anak. “Seperti memperkuat mekanisme perlindungan anak dan memberikan akses kepada anak untuk mengajukan keluhan jika merasa hak-haknya dilanggar,” kata Winarni.
Kampanye terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak anak dan dampak negatif dari pelanggaran hak anak harus terus dilakukan. “Pemerintah juga harus melibatkan anak-anak dalam proses perumusan kebijakan terkait dengan mereka. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka,” kata Winarni. Partisipasi anak dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka. [wir]
