Migrant Care mendesak DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar membuat peraturan daerah mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja migran yang didominasi perempuan sangat rentan menghadapi banyak persoalan.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi instansi yang paling diminati untuk penelitian dan magang mahasiswa perguruan tinggi setempat maupun daerah lain. Ini didasarkan pada permohonan penelitian dan magang yang masuk melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember.
Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, masa jabatan 2024-2029 mengucapkan sumpah janji dalam sidang paripurna di gedung parlemen yang dihadiri 44 orang wakil rakyat, Rabu (9/10/2024). Selain itu Alat Kelengkapan Dewan resmi ditetapkan, sehingga parlemen bisa bekerja.
Anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, miris dengan banyaknya kasus perceraian di kota tersebut. Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga menjadi opsi populer di kalangan janda ini.
Persoalan yang dihadapi pekerja rumah tangga cukup kompleks. Akar persoalannya cukup panjang, sehingga membutuhkan Undang-Undang perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai solusi.
Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menandatangani dukungan tuntutan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) soal pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Senin (7/10/2024).
Akhirnya komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, masa kerja 2024-2029 ditetapkan, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Senin (30/9/2024).
Jember (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember mendesak agar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun…
Ahmad Musoddaq, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat ini tengah sakit keras dan mengajukan cuti tiga bulan. Hal ini tidak akan mengganggu realisasi insentif guru ngaji.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menetapkan susunan nama tujuh fraksi dan anggota masing-masing untuk masa kerja 2024-2029 dalam sidang paripurna, di gedung parlemen, Rabu (11/9/2024).
