Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, masa jabatan 2024-2029 mengucapkan sumpah janji dalam sidang paripurna di gedung parlemen yang dihadiri 44 orang wakil rakyat, Rabu (9/10/2024). Selain itu Alat Kelengkapan Dewan resmi ditetapkan, sehingga parlemen bisa bekerja.
Empat orang pimpinan DPRD Jember itu adalah Ahmad Halim dari Gerindra yang menjabat ketua, dan tiga orang wakil ketua masing-masing Fuad Ahsan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Widarto dari PDI Perjuangan, dan Dedy Dwi Setiawan dari Nasdem.
“Hari ini syarat sahnya untuk menjadi pimpinan definitif, selain mendapat surat keputusan penetapan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, juga dilakukan sumpah atau janji pimpinan DPRD dalam rapat paripurna,” kata Halim, usai acara.
Sidang paripurna berikutnya digelar satu jam kemudian, pada pukul 13.00 WIB, untuk menetapkan Alat Kelengkapan Dewan yang meliputi Badan Anggaran, komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan.
“Pasca itu kami akan bertemu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jember untuk membahas APBD 2025, karena tenggang waktu pembahasan APBD 2025 adalah satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. November adalah deadline penetapan APBD 2025,” kata Halim.
Sementara untuk Perubahanm APBD 2024, tenggatnya sudah terlewati yakni 30 September 2024. “Kami telah berkirim surat kepada Mendagri melalui gubernur, bahwa DPRD Jember pada 30 September 2024 belum ada pimpinan definitif dan alat kelengkapan Dewan,” kata Halim.
Menurut Halim, Perubahan APBD 2024 harus dibahas TAPD Jember dan Badan Angggaran DPRD Jember. “Sementara Badan Anggaran baru terbentuk hari ini. Otomatis kami kembalikan kepada Pemprov Jatim dan Pemkab Jember untuk berkonsultasi,” katanya.
Halim mendengar kabar Sekretaris Daerah Jember Hadi Sasmito sudah berkonsultasi dengan Mendagri mengenai Perubahan APBD 2024. Namun parlemen tetap berfokus pada APBD 2025 karena menjadi kewajiban eksekutif dan legislatif untuk dituntaskan. “Itu hal wajib dan mendasar yang harus dipenuhi Mendagri dan Gubernur, supaya nanti bupati terpilih pada pilkada sudah punya APBD,” katanya. [wir]
