DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyetujui perampingan kedudukan struktur organisasi tata kerja (KSOTK) pemerintah daerah setempat menjadi 26 perangkat daerah, dalam sidang paripurna, Sabtu (28/6/2025) malam.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Lima puluh enam orang sopir ambulans desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima gaji sejak Januari hingga Juni 2025. Dua orang perwakilan sopir ambulans desa mengadukan nasib kepada Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, Kamis (26/6/2025).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap Kampung Pancasila dibangun massif seiring dengan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam waktu dekat.
Ada 740 pondok pesantren di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian sekaligus menempatkan mereka sebagai mitra dunia pendidikan.
Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan rawan disalahgunakan untuk melegalisasi pungutan liar di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perlu ada penegasan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Bupati Muhammad Fawait ingin memperluas program ‘Wadul Guse’. Namun anggota DPRD Jember, Jawa Timur, dari Partai Keadilan Sejahtera, Mangku Budi Heri Wibowo, khawatir kalah bersaing dengan program tersebut.
Bupati Muhammad Fawait menjelaskan tak maksimalnya serapan belanja modal dan tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2024 yang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menagih penyelesaian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. Perda ini rujukan rencana pembangunan di Jember.
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah berusia 18 tahun. Bupati Muhammad Fawait setuju perda itu diperbarui.
