Jakarta (beritajatim.com) – Haris Rusly Moti eks Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran dan eksponen gerakan mahasiswa 1998 menanggapi rumor politik yang muncul setelah Pilpres 2024, seperti akun “fufufafa” yang diviralkan, sengaja digunakan untuk merenggangkan hubungan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, isu tentang “Apel Akbar Pasukan Berani Mati Jokowi” juga dianggap sebagai bagian dari upaya residu Pilpres 2024 yang bertujuan menciptakan perpecahan.
Menurut Haris, intrik politik ini tidak terlalu canggih dan arah gerakannya mudah dibaca. Ia yakin bahwa upaya adu domba melalui penyebaran rumor tersebut tidak akan berhasil dan akan berakhir dengan kegagalan.
“Salah satu rumor yang menjadi sorotan adalah adanya isu “matahari kembar” dalam pemerintahan yang akan datang. Isu ini mengasumsikan adanya dua kekuatan politik yang bersaing, yakni Prabowo dan Jokowi, setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024,” kata Haris, Kamis (12/9/2024).
Namun, menurut Haris, anggapan ini tidak masuk akal karena Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan sentral sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Haris juga menegaskan bahwa baik Prabowo maupun Gibran menganggap rumor ini hanya sebagai hiburan yang tidak perlu ditanggapi dengan serius. Prabowo sendiri dikenal sebagai pemimpin yang berjiwa besar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat adu domba.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo selalu mengajak para pendukung dan relawan untuk tetap berjiwa besar serta tidak mudah terprovokasi oleh rumor.
Prabowo bukan tipe pemimpin yang mudah terpengaruh oleh intrik atau rumor yang telah terjadi di masa lalu. Haris berpendapat bahwa upaya ini bertujuan untuk melemahkan konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran di awal masa jabatan mereka.
Upaya memecah belah antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran, menurut Haris, bertujuan agar pemerintahan baru ini tidak dapat berkembang dengan baik.
Haris menyamakan strategi ini dengan yang pernah digunakan untuk memecah hubungan presiden dan wakil presiden di masa lalu, seperti yang terjadi antara Soekarno dan Hatta, Soeharto dan Habibie, Gus Dur dan Megawati, hingga SBY dan Jusuf Kalla melalui isu matahari kembar.
Sebagai bagian dari demokrasi, Haris percaya bahwa toleransi terhadap residu politik, termasuk yang muncul pasca Pilpres, penting selama tidak mengganggu esensi pemerintahan yang diatur oleh konstitusi dan janji kampanye. Namun, ia berharap agar residu tersebut tidak berubah menjadi racun yang merusak stabilitas pemerintahan.
Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa rumor dan intrik politik yang beredar hanyalah sisa-sisa dari Pilpres 2024 yang tidak perlu diambil terlalu serius. Sebagai masyarakat, kita harus tetap fokus pada tujuan besar pemerintahan dan tidak terpengaruh oleh isu yang mencoba merusak persatuan.
Qodari: Akun Fufufafa Hanya Hoaks
Peneliti Indo Barometer, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan terkait isu yang melibatkan akun media sosial bernama Fufufafa dalam podcast Total Politik.
Ia menjelaskan bahwa jika benar akun tersebut bukan milik Gibran Rakabuming Raka, maka seluruh tuduhan yang beredar hanyalah hoaks tanpa dasar yang jelas.
“Jika akun tersebut bukan milik Mas Gibran, jelas semua tuduhan yang beredar hanyalah hasil manipulasi. Ini hanya upaya untuk menjatuhkan, meskipun banyak yang masih mengaitkannya dengan Gibran,” ungkap Qodari.
Ia juga menyinggung adanya potongan video di YouTube yang diklaim sebagai pernyataan Gibran. “Saya pernah melihat video di YouTube, ada kutipan dari Mas Gibran, tetapi isinya sembarangan. Jika itu bukan berasal dari Mas Gibran, maka jelas tidak ada dasar sama sekali untuk mengaitkannya dengan beliau,” tambahnya.
Menurut Qodari, akun media sosial anonim memang memudahkan orang untuk berbicara tanpa tanggung jawab. Di masa lalu, akun semacam ini mudah dibuat tanpa verifikasi ketat, seperti nomor telepon, cukup dengan email saja. Kondisi ini memungkinkan banyak orang untuk menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab, termasuk hoaks.
“Anonimitas di media sosial membuat orang kehilangan tanggung jawab. Ketika tidak ada tanggung jawab, orang cenderung sembarangan dalam berbicara, termasuk menyebarkan hoaks. Bahkan hingga saat ini, ketika aturan pembuatan akun sudah lebih ketat, masih banyak akun-akun anonim yang menyebarkan informasi palsu,” jelasnya.
Qodari juga menyebutkan bahwa di masa sekarang, meskipun aturan pembuatan akun lebih ketat, akun hoaks tetap marak. Ia mencontohkan adanya tuduhan bahwa dirinya mengetahui hasil pemilu sebelum waktunya, tetapi akun yang menyebarkan hoaks tersebut tidak pernah ditindak.
“Hoaks seperti ini sudah sering terjadi, bahkan hingga sekarang. Meski aturan sudah diperketat, akun-akun hoaks masih banyak beredar dan tetap tidak ditindak,” pungkasnya. (ted)
