Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi X DPR RI Puti Guntur Soekarno menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di edOTEL Jl Jenggolo Nomor 1, Kecamatan Buduran, Jumat (1/10/2021).
Acara diikuti seratusan peserta dari kader-kader PDI Perjuangan (PDIP) dan masyarakat umum. Acara dipandu Rahmat Pavi Harjo menghadirkan narasumber Endang Kristyawati dari BPJS Watch.
Puti Guntur Soekarno dalam sambutannya secara virtual mengatakan, empat pilar berbangsa dan bernegara meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak untuk ditawar-tawar lagi.
“Tetapi untuk dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Wakil rakyat dari PDIP ini menjelaskan, memahami Pancasila, mesti mengetahui latar sejarah kelahiran Pancasila itu sendiri. Kata Pancasila pertama kali termaktub dari naskah pidato Bung Karno yang disampaikan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
Pada era itu, dunia sedang terbelah dalam dua blok besar yakni komunis dan kapitalis, kiri dan kanan. “Lalu dimana posisi Pancasila? Ya tidak ke kiri juga tidak ke kanan, bukan komunis atau kapitalis. Negara kita tidak memonopoli seluruh sektor perekonomian dan alat-alat produksi ala komunis. Juga tidak menyerahkan sepenuhnya sektor perekonomian pada pasar bebas ala kapitalis. Ada pengaturan pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, sekaligus pengaturan pada usaha-usaha perekonomian individu,” papar Puti Guntur Soekarno.
Pancasila juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk bertuhan sesuai keyakinan masing-masing. Namun, dalam kebebsan itu ada tanggungjawab untuk toleransi dan menghargai para pemeluk agama atau kepercayaan yang lainnya.
“Sikap-sikap seperti ini sejatinya sudah berkembang dan menjadi jati jati dari bangsa ini sejak zaman dulu. Karena itu, Bung Karno tidak menyebut dirinya sebagai penemu Pancasila, tetapi penggali Pancasila. Nilai-nilai yang beliau gali dari bumi Indonesia sendiri,” kata cucu Bung Karno ini.
Endang Kristyawati pada kesempatan itu menyampaikan, Pancasila dengan nilai utama yakni gotong royong, tidak sekadar diawang-awang. Sistem jaminan kesehatan nasional, dengan pelaksana Badan Penyelenggara Jaminaan Sosial (BPJS) adalah pelaksanaan gotong royong atau aplikasi dari Pancasila secara nyata.
[berita-terkait number=”4″ tag=”sidoarjo”]
Singkatnya, sambung Endang, peserta BPJS yang mampu secara ekonomi menjadi peserta mandiri dengan membayar iuran. Ini untuk menyubsidi peserta yang tidak mampu. Selain ada juga peserta kategori penerima bantuan yang pembiayaannya ditanggung negara.
“Ini adalah aplikasi dari gotong royong, semangatnya agar semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara. Meski dalam prakteknya masih ada kekurangan-kekurangan dan kendala teknis, tetapi semangatnya adalah gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila,” terang Endang.
Perkembangan beberapa tahun terakhir, menurut Endang, pemerintah pusat secara nasional mencanangkan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
“Ini upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk menjaga kesehatan warganya, juga keuangannya agar tidak jatuh miskin karena biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk Surabaya sudah dilaksanakan, kemudian di Sidoarjo juga beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan,” pungkas Endang. [isa/but]
