Denpasar (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyerukan agar seluruh kader partai, khususnya para anggota legislatif, menjalankan peran sebagai pelopor dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penegasan ini disampaikan Puan saat menutup rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP yang digelar di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025) malam.
“Kita harus jadi kader-kader pelopor dan bukan kader pelapor, yang hanya melapor, tapi tidak pernah membuat kepeloporan untuk perjuangan,” tegas Puan dalam pidatonya di hadapan ribuan peserta.
Puan menekankan bahwa menjadi anggota legislatif dari PDIP bukan sekadar posisi politik, tetapi juga amanah ideologis yang harus dijalankan dengan kemauan, kesadaran, dan komitmen kuat. Ia menambahkan bahwa seluruh anggota legislatif partai harus membantu menjalankan tugas ideologis partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ia juga mengingatkan pentingnya soliditas antaranggota dalam memperjuangkan cita-cita partai dan bekerja berdasarkan kehendak rakyat. Menurut Puan, momentum ini menjadi bagian dari konsolidasi menyeluruh dalam menyatukan gagasan, semangat, dan langkah politik partai dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“PDI Perjuangan tidak dibentuk dari kenyamanan, tetapi dari jiwa perjuangan. Kita yang hadir di sini inilah, yang harus menjadi pelopor perjuangan,” ujar Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Acara penutupan Bimtek ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan, 3.218 anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, seluruh anggota Fraksi PDIP DPR RI, serta para kepala daerah dari PDIP. Kegiatan ini merupakan bagian dari program konsolidasi organisasi partai dalam memperkuat posisi strategis di legislatif dan pemerintahan daerah.
Bimtek PDIP dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan berbagai materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.
Program ini diharapkan dapat memperkuat peran kader PDIP di berbagai tingkatan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, serta meningkatkan kapasitas kader dalam menjawab tantangan politik, baik di level lokal maupun nasional. [hen/beq]
