Pamekasan (beritajatim.com) – Dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan, mulai menghangat menjelang pemilihan dan penetapan ketua untuk periode 2026-2030. Khususnya pasca tuntasnya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Minggu (5/4/2026).
Dalam dinamika penjaringan melalui bursa bakal calon, terdapat beberapa nama yang sempat muncul untuk menahkodai PKB Pamekasan, di antaranya KH Ali Wafa Subkhi, KH Sahibuddin, Syafiuddin, Imam Hosairi, Moh Faridi, Abd Mu’in, dan Hairuddin.
Namun pada momentum Muscab, terdapat tiga kandidat yang direkomendasikan untuk mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yakni KH Ali Wafa Subki, Khairul Umam, dan Moh Faridi.
Ketiga kandidat tersebut dinilai memiliki rekam jejak serta basis dukungan yang cukup signifikan, khususnya di lingkungan internal partai maupun di kalangan masyarakat luas di Pamekasan.
KH Ali Wafa Subki
KH Ali Wafa Subki yang familiar disapa Ra Ali dikenal sebagai figur muda dengan latar belakang aktivis organisasi dan pengalaman dalam struktur partai dan tercatat sebagai Ketua DPC PKB Pamekasan, Periode 2021-2026. Ia merupakan tokoh politik sekaligus ulama (kiai) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Selama ini sosok Ra Ali dinilai membawa semangat pembaruan di tubuh PKB Pamekasan, dibuktikan dengan aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang membuatnya memiliki kedekatan dengan akar rumput.
Bahkan dibawa kepemimpinannya, ia juga terlihat aktif menggerakkan kaderisasi dan penguatan ideologi partai melalui berbagai kegiatan pendidikan kader, sehingga dukungan terhadap dirinya juga banyak datang dari kalangan pemuda partai dan simpatisan yang menginginkan regenerasi kepemimpinan.
Sebagai Ketua PKB Pamekasan, ia memiliki beberapa peran penting, di antaranya penguatan kader partai dengan rutin menggelar pendidikan kader (Dikbar) untuk membentuk kader militan dan berintegritas, penyalur aspirasi masyarakat dengan mendorong partai menjadi ruang dialog antara masyarakat dan legislatif, serta penggerak politik lokal dengan berperan dalam strategi politik dan pencalonan kader PKB di tingkat daerah hingga nasional.
Selain dikenal sebagai figur kiai sekaligus politisi yang memadukan nilai keagamaan dengan aktivitas politik, ia juga seringkali menekankan pentingnya politik yang harus berbasis pengabdian kepada masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan.
Khairul Umam
Khairul Umam merupakan kader senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik lokal. Pengalamannya di struktur organisasi serta jaringan yang luas menjadi modal kuat dalam kontestasi ini. Kondisi tersebut didukung dengan latar belakang aktivis di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan.
Sejauh ini ia dikenal sebagai sosok organisatoris yang mampu menjaga soliditas internal partai, termasuk dikenal sebagai figur yang tepat untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memperkuat posisi PKB di Pamekasan. Hal tersebut tidak lepas dari status dirinya yang dikenal sebagai politisi yang menekankan penyaluran aspirasi masyarakat dan peran legislatif sebagai wakil rakyat, terlebih ia juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial-politik dan konsolidasi kader PKB di tingkat akar rumput.
Dalam karir politik, Khairul Umam merupakan salah satu kader PKB yang cukup berpengaruh di tingkat lokal Pamekasan, yakni sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Palengaan-Proppo. Ia kembali terpilih sebagai wakil rakyat pada Pemilu Legislatif 2024 dengan perolehan 10.299 suara, dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan periode 2024–2029.
Riwayat jabatan yang sempat diembannya, meliputi Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan (sebelum 2022), Wakil Ketua DPRD Pamekasan (PAW) periode 2019–2024, Wakil Ketua DPRD Pamekasan periode 2024–2029, serta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Pamekasan saat ketua definitif cuti (2025).
Moh Faridi
Moh Faridi juga termasuk kandidat potensial dengan pengalaman di bidang legislatif maupun kepartaian, terlebih ia dikenal dekat dengan konstituen serta aktif menyerap aspirasi masyarakat. Pendekatannya komunikatif dan fokus pada isu-isu kesejahteraan dinilai menjadi keunggulan tersendiri, sehingga dukungan terhadapnya datang dari berbagai elemen, termasuk kader tingkat bawah hingga simpatisan partai.
Jauh sebelum terlihat dalam politik praktis, Moh Faridi dikenal sebagai aktivis dan tercatat sebagai mantan Ketua Cabang PMII Pamekasan. Selain itu, ia juga tercatat sebagai dosen di IAIN Madura (sekarang UIN Madura), termasuk aktif di GP Ansor dan struktur NU tingkat kecamatan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Pademawu (2022), hingga terlibat dalam advokasi sosial seperti isu tembakau dan kebijakan publik.
Dalam dunia politik, Moh Faridi dikenal sebagai politisi muda PKB yang tercatat sebagai anggota DPRD Pamekasan, Periode 2024-2029, ia terpilih dari Dapil V (Pademawu, Larangan, Galis) dengan perolehan sekitar 5.536 suara, menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan sejak 2024, serta aktif sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan.
Sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Pamekasan, Moh Faridi juga sangat berperan dalam mengawal kebijakan, fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Salah satu sikap aktif dalam isu kebijakan daerah, seperti mengkritisi kinerja pemerintah daerah terkait realisasi anggaran, mendorong percepatan serapan APBD dan perbaikan perencanaan fiskal, mendukung penataan PKL dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi, hingga menginisiasi regulasi strategis seperti Perda Pesantren.
Dalam kiprahnya sebagai seorang politisi, ia seringkali dikenal dengan karakter dan ciri khas yang berbeda dengan politisi lainnya, di antaranya politisi muda dengan latar belakang aktivis dan akademisi, dekat dengan basis masyarakat akar rumput, mengedepankan konsolidasi internal partai dan advokasi kebijakan publik, serta memiliki gaya sederhana (pernah viral datang pelantikan naik Vespa)
Singkatnya, Moh Faridi merupakan politisi PKB Pamekasan generasi baru yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD. Dengan latar belakang akademisi dan aktivis PMII, ia berperan aktif dalam legislasi, pengawasan anggaran, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat. [pin/aje]
