Jember (beritajatim.com) – Problem dunia pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak hanya gedung sekolah yang rusak. Masalah anak tidak sekolah juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supaat mengatakan, angka putus sekolah di Jember cukup tinggi, hingga mencapai 40 ribu anak dari berbagai tingkatan. “Pemicunya masih didominasi oleh faktor ekonomi, tingginya angka pernikahan dini, serta peran serta keluarga faktanya juga mempengaruhi tingkat keinginan anak untuk sekolah,” katanya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk lebih intensif menyosialisasikan pentingnya pendidikan bagi masa depan ana. “Bukan hanya melaksanakan rutinitas belajar mengajar saja. Sehingga permasalahan anak tidak sekolah ini dapat tertanggulangi dengan baik,” kata Hadi.
Hadi meminta program beasiswa dievaluasi. “Sehingga dapat dimanfaatkan sebesar–besarnya dan sebenar-benarnya bagi mereka, keluarga yang kurang mampu,” katanya.
Bupati Hendy Siswanto mengatakan, ada sejumlah langkah yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Jember untuk mengatasi anak putus sekolah. “Pertama, rekonfirmasi data hasil survei anak tidak sekolah yang dilaksanakan oleh Unicef di lokus delapan desa empat kecamatan,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).
Dari data tersebut, menurut Hendy, anak tidak sekolah telah diikutkan pada program kesetaraan kejar paket di dua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). “Kami juga memberikan tambahan keterampilan bersama PKK Kabupaten Jember melalui pelatihan ecoprint yakni membatik dengan bahan dasar ramah lingkungan dan mudah didapatkan,” katanya.
Sementara untuk tahun ini, penanganan anak tidak sekolah akan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, unsur organisasi pemerintah dan non pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dunia industri dan dunia pendidikan. Unicef dilibatkan untuk mengetahui identifikasi data lebih detail penyebab anak tidak sekolah dan solusinya.
“Kami mendorong terbentuknya PKBM di setiap kecamatan. Sementara untuk anak yang masih usia sekolah disarankan ditampung di sekolah negeri dengan program Pendidikan gratis,” kata Hendy.
Pemerintah Kabupaten Jember sendiri sudah mengalokasikan anggaran setiap tahun lebih dari 20 persen untuk sektor pendidikan. Namun Hendy menyadari, masih banyak persoalan, termasuk gedung sekolah yang dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. “Tentunya ini menjadi tanggungjawab kita bersama pemerintah, eksekutif dan legislatif, juga kepedulian dari masyarakat,” katanya.
Sumber dana dalam APBD 2023 untuk perbaikan sarana prasara prasarana sekolah di semua jenjang pendidikan, yakni PAUD, SD, SMP, kini tak hanya berasal dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. “Tapi juga bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada,” kata Hendy.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono mengatakan, tahun ini akan ada 60-70 sekolah yang akan direhab dari 400 gedung sekolah yang rusak. “Anggaran dari dana alokasi khusus sekitar Rp 25 miliar dan dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sekitar Rp 9 miliar,” katanya, Kamis (25/4/2024).
Sementara untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, sejak tahun 2021 hingga 2023, Bupati Hendy memberikan surat keputusan penugasan untuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap. “Di dalamnya diikuti insentif bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang berasal dari APBD, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” katanya.
Dinas Pendidikan Jember juga mengangkat 19 guru pendamping khusus dan membentuk unit layanan disabilitas pada 17 unit pelaksana teknis satuan pendidikan. “Diharapkan dengan bertambahnya guru pembimbing khusus tersebut dapat membantu dalam pemenuhan hak siswa berkebutuhan khusus,” kata Hendy.
“Pada prinsipnya kami sepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan untuk memperhatikan serapan anggaran yang lebih memberikan hasil dan kinerja nyata bagi pelayanan masyarakat. Hal ini akan menjadi perhatian bagi kami dalam merencanakan anggaran ke depan dengan menambah porsi anggaran pada program kegiatan pelayanan publik,” kata Hendy. [wir]
