Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah membuka lokasi khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) selama alun-alun direnovasi.
“Kami mengapresiasi proses pembangunan renovasi alun-alun Kabupaten Jember dengan desain yang luar biasa, untuk memperindah tampilan dan spot-spot lokasi kegiatan masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafur Syah.
PKS mendukung alun-alun diperindah sebaik mungkin. “Alun-alun ini salah satu pusat tempat hiburan kota di Kabupaten Jember,” kata Dhafir.
PKL yang selama ini berdagang di alun-alun, menurut Dhafir, harus direlokasi khusus sehingga tidak menempati kawasan jalan yang bisa mengganggu atau membahayakan pejalan kaki maupun pengguna kendaraan. Apalagi renovasi memakan waktu beberapa bulan dan baru akan selesai pada Oktober 2024.
“Kami juga mengingatkan, anggaran yang digelontorkan sejumlah Rp 28 miliar untuk belanja renovasi alun-alun perlu dikaji atau dirinci penggunaanya. Jangan sampai dengan anggaran sebesar ini, setiap tahun alun-alun ini minta diperbaiki atau diubah lagim sehingga seperti pemborosan atau buang-buang anggaran,” kata Dhafir.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jember akan menyediakan semacam manajemen untuk mengatur PKL di alun-alun. “Tidak semua bisa masuk rame-rame jualan di situ. Nanti alun-alun berantakan. Fungsi alun-alun kita maksimalkan, UMKM tetap kita fasilitasi, PKL pun akan kita fasilitasi. Tapi tidak di alun-alun tentunya,” kata Bupati Hendy Siswanto.
Menurut Hendy, esensi PKL dan UMKM sama. “Alun-alun ditutup (karena renovasi), mereka bisa berjualan di Jalan Kartini. Begitu alun-alun bagus, tidak mungkin dong buka tenda biru di sana. Ini investasi besar dan mendatangkan wisatawan, yang toh mencari PKL juga. Ini kita perbaiki dengan sistem yang lebih bagus lagi,” katanya. [wir]
