artai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan perolehan sepuluh kursi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur dalam Pemilu 2029, setelah memperoleh enam kursi masing-masing pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.
KUMPULAN BERITA Partai Keadilan Sejahtera Jember
Pemerintah Kabupaten Jember memproyeksikan pertambahan nominal anggaran belanja barang dan jasa setiap tahun dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2025-2029.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritisi rencana pengalihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kencong dan Tanggul menjadi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu).
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, selalu mengawal pemutakhiran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) pupuk bersubsidi. Namun pemutakhiran tak selamanya berjalan mulus.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menindaklanjuti program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jember diminta tidak gagap.
Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat mengoreksi data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang digunakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Cakupan kesehatan universal (universal health coverage atau UHC) warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2024 mencapai 98,33 persen. Namun hampir separuh kepesertaan tidak aktif.
Muhammad Fawait berterima kasih kepada Partai Keadilan Sejahtera yang telah mengusungnya sebagai calon bupati dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan ada tujuh partai politik yang berhak mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati tanpa harus berkoalisi.
Dewan Pimpinan :Pusat Partai Keadilan Sejahtera tetap bersama pasangan Muhammad Fawait-Djoko Susanto dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kendati ada peluang mencalonkan kader sendiri setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan soal batas syarat pencalonan, Selasa (20/8/2024).
