Yogyakarta (beritajatim.com)– Upaya memperkuat posisi industri batik di tengah persaingan pasar terus digencarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi bagi para perajin, yang difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis sekaligus standar profesional.
Kegiatan yang berlangsung pada 13–17 April 2026 di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI) Yogyakarta ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD DIY.
Program ini menyasar pelaku ekonomi kreatif, khususnya subsektor batik, agar mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramana, menjelaskan bahwa pelatihan tidak sekadar mengasah keterampilan dasar, tetapi dirancang sesuai standar kompetensi nasional.
Peserta yang mengikuti program ini juga berkesempatan memperoleh sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Pelatihan ini menjadi langkah strategis karena berbasis kompetensi. Sertifikasi yang diperoleh menjadi bukti pengakuan atas kemampuan perajin,” ujarnya.
Menurut Iwan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan berdampak langsung pada efisiensi produksi.
Perajin yang memiliki keterampilan lebih baik diharapkan mampu menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas, sehingga nilai jual produk batik dapat meningkat.
Tak hanya fokus pada teknik pembuatan malam batik, pelatihan juga mencakup pengelolaan limbah produksi. Aspek ini dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan industri sekaligus membuka peluang baru, seperti pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah atau daya tarik wisata edukasi.
“Pengelolaan limbah menjadi bagian penting agar industri batik tidak hanya berkembang, tetapi juga berkelanjutan,” tambahnya.
Pada 2026, Pemda DIY menargetkan sebanyak 176 pelaku ekonomi kreatif dapat mengantongi sertifikasi kompetensi. Target tersebut didukung penuh oleh DPRD DIY, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.
Anggota Komisi B DPRD DIY, Rifki Listianto, menegaskan bahwa sektor UMKM dan ekonomi kreatif merupakan pilar utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, dukungan konkret terus diberikan, termasuk melalui pengalokasian anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk berbagai program pengembangan.
“Kami mendorong penuh pertumbuhan UMKM, khususnya sektor ekonomi kreatif. Dukungan anggaran sudah kami siapkan untuk pelatihan dan sertifikasi,” kata Rifki.
Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi ini, para perajin batik di DIY diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memperluas akses pasar hingga tingkat nasional dan internasional.[aje]
