Malang (beritajatim.com) – Pakar Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., menyebut bahwa perseteruan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah tumpukan masalah lama yang tidak diakomodir. Jika dikaitkan, secara historis akan sampai pada konflik antara Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB saat ini) dengan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, Pendiri dan Ketum Pertama PKB).
“Kalau belakangan seteru ini semakin memanas berawal dari pas Pemilu kemarin. Ada beberapa statement kedua kubu yang berbeda. Yang pertama sih PBNU terpecah, tidak satu suara, sedangkan PKB mengarah kepada Cak Imin karena sebagai wakil presiden,” ujar dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB ini kepada beritajatim.com.
Konflik semakin meruncing ketika dua kubu mulai saling lapor. Di sisi PBNU, misalnya, Cak Imin dianggap melanggar khittah NU. Bahkan terbaru disinyalir tuduhan dari PBNU bahwa beberapa petinggi PKB mencoba mengambil alih kendali organisasi PBNU.
“Terus sampai membentuk panitia khusus di PKB itu. Nah itu yang bikin meruncing juga. Namum, sebenarnya itu masalah yang lama. Sebenarnya karena kepentingan yang tidak diakomodir,” ujarnya.
Andhyka Muttaqin menilai ego antara dua pihak ini tidak terbendung. Misalnya soal masalah haji, Cak Imin membawa istrinya yang dianggap PBNU menyalahi.
Padahal, kata pakar UB, hal itu bukan hal yang penting untuk dibahas. “Terkait dengan masalah itu saling tembak saling nggak legowo itu yang kurang pas,” tegasnya.
Andhyka juga menilai latar belakang seteru PBNU vs PKB yang paling utama karena kepentingan politik. Secara historis politik, PKB punya hubungan erat dengan PBNU maupun tokoh NU.
“Ya seperti kalau dikaitkan dengan dulu-dulu konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur, itu kan kalau secara historis seperti itu. Kalau sekarang ini saya lihat statement PBNU dan statemen PKB pada waktu Pemilu dan Pilpres kemarin, itu kan menuding. Misalnya Sekjen PBNU menuding Cak Imin maju dalam pilpres itu bukan representasi dari NU, yang Cak Imin ngomong lain. Bagi saya sebenarnya gak usah ngomong begitu,” jelasnya.
Berkaca pada Pilpres, menurut Andhyka, ada beberapa statement PBNU yang pada akhirnya disinyalir para elit di ormas Islam tersebut itu cenderung memihak kepada pemerintah. Sementara di sisi lain, PKB punya kekuatan politik sebagai partai.
“PKB melihat bahwa ini PBNU tidak boleh seperti itu terus. Itu tidak akan selesai kalau tidak duduk bareng. Kalau misalnya tidak ada yang menengahi PKB dan PBNU ini bisa konflik berkepanjangan. Ya solusinya harus duduk bareng, terus kiai-kiai sepuh itu juga duduk bareng yang membicarakan sebenarnya tujuan utama itu yang pertama harus dipegang adalah untuk bangsa dan negara bukan untuk kepentingan golongan saja,” pungkas dia. [dan)/beq]
