Malang (beritajatim.com) – Perseteruan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian memanas pasca kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik. Situasi ini terus terjadi beberapa bulan terakhir.
Cekcok diawali ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR. Cak Imin melontarkan kritik soal penyelenggaraan haji. Ia sampai membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk pemeriksaan terhadap pekerjaan Kementerian Agama.
Di sisi lain, Kemenag dipimpin Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.
Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., memberikan analisisnya soal kejadian ini. Andhyka menyebut perseteruan antara dua organisasi besar ini terlalu remeh temeh.
“Image keduanya kan jadi jelek , apalagi ini kan organisasi besar tapi konfliknya ini menurut saya kok remeh temeh. Harusnya bisa saling sadar untuk organisasi besar ini sadar untuk saling membangun, membangun umat Islam khususnya, dan secara bangsa negara,” ungkap pakar kebijakan publik UB pada beritajatim.com Rabu (7/8/2024).
Menurut Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UB ini jika seteru antara PKB dan PBNU tidak ada yang menengahi maka bisa jadi konflik berkepanjangan. Ia menyebut seharusnya NU itu tidak masuk ke ranah politik praktis lah.
“Berpolitik boleh tapi politik praktis jangan, itu kan yang menyebabkan PKB merasa PBNU kok ikut ikutan, padahal kan harusnya mengurus umat saja sudah cukup. PKB bergerak karena kan mereka merasa seolah-olah representasi dari NU, ya PKB yang yang bergerak di politiknya. Nah ini kan petinggi PBNU yang paham lah, karena sudah punya massa banyak, NU massanya jutaan. Kalau elit-elitnya tidak ada yang menengahi konflik terus,” ujarnya.
Andhyka menyebut harus ada pihak yang mengalah karena tupoksinya sudah jelas dan arah kerjanya sudah jelas. PBNU mengurusi keumatan, PKB dalam ranah politiknya.
“Nah itu kan sudah jelas. Sebenarnya kalau dicampur aduk itu yang memang akan jadi konflik karena sudah beda dan arah kebijakannya juga beda,” jelasnya.
Pria lulusan UB dan UGM ini menyebut bahwa solusi dari seteru ini PBNU dan PKB harus duduk bareng. Harus ada kyai sepuh yang turut mendampingi duduk bareng.
“Mereka harus membicarakan sebenarnya tujuan utama itu yang pertama harus dipegang adalah untuk bangsa dan negara bukan untuk kepentingan golongan saja, bukan kepentingan golongan segelintir elit tapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Andhyka memandang secara historis konflik PBNU dengan PKB sudah terjadi lama. Jika ditarik jauh maka dapat dikaitkan dengan konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur.
“Kalau ditarik secara historis politik, misalnya PKB itu kan punya hubungan erat dengan PBNU maupun tokoh NU. Ya seperti kalau dikaitkan dengan dulu-dulu konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur,” ungkapannya.
Saat ini, pihaknya melihat seteru keduanya semakin memanas dimulai sejak statement PBNU dan statemen PKB ketik Pemilu dan Pilpres serentak. Keduanya terkesan untuk saling menuding.
“Misalnya Sekjen PBNU ngomong Cak Imin maju dalam pilpres itu bukan representasi dari NU, yang lain Cak Imin ngomong lain. Kalau menurut saya sebenarnya gak usah saling statement seperti itu. Dari beberapa statement itu akhirnya kan disinyalir para elit PBNU itu kecenderungannya kepada pemerintah lebih kuat,” ungkapannya.
Menurutnya seteru PBNU vs PKB ini bisa terus meluas terutama pada warga nahdliyin (NU) struktural. Apalagi dalam waktu dekat akan ada Pilkada serentak, jika seteru tidak segera diselesaikan maka perbedaan akan semakin kental.
“Kalau saya lihat kan itu kan ada NU itu ada dua poros. NU kultural dengan NU struktural. NU struktural ini yang akan berpengaruh, kalau NU kultural yang di kampung-kampung di yang jamaah tahlil dan muslimat itu tidak akan berpengaruh dengan konflik seperti itu,” tutup dosen UB ini. (dan/ian)
