Magetan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menekankan pentingnya penguatan produk pertanian lokal agar mampu terserap dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Suyatni, Magetan memiliki komoditas sayuran melimpah seperti buncis dan wortel. Namun, tantangan utamanya bukan pada ketersediaan, melainkan pada pemenuhan standar pangan sehat yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kan buncis, wortel itu yang banyak. Tinggal bagaimana produk sayur Magetan ini bisa laku dan dipertimbangkan betul untuk dimasukkan dalam daftar yang boleh dikonsumsi atau dibeli oleh SPPG,” ujar Kang Suyat, sapaan lekatnya, Kamis (12/2/2026)
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama adalah penerapan standar PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam regulasi tersebut, residu pestisida pada produk pangan dibatasi secara ketat.
“Masalahnya, produk sayur kita masih banyak yang pestisidanya jenuh. Padahal, PSAT itu mensyaratkan kandungan residu pestisida maksimal sekian. Ini tantangan besar bagi petani kita,” tegasnya.
Suyatni menambahkan, isu ini sejalan dengan visi-misi Bupati Magetan yang menargetkan pembangunan produk rintisan pangan sehat. Apalagi, program MBG memprioritaskan pasokan pangan dari wilayah terdekat dengan standar kesehatan yang tinggi.
“Kalau dari program pemerintah saja syaratnya sudah seperti itu, mau tidak mau kita harus mulai berbenah. Bagaimana mengurangi pupuk kimia dan pestisida, lalu mengakomodasi pupuk organik dan pupuk hayati,” jelasnya.
Ia menilai, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat akan berdampak langsung pada preferensi pasar. Produk pertanian yang aman dan sehat akan semakin diminati, sementara produk dengan residu pestisida tinggi berpotensi ditinggalkan.
“Kalau kita tertinggal mengantisipasi tuntutan zaman, jangan-jangan produk pertanian kita justru makin sulit dipasarkan. Nilai tambah jualnya juga tidak akan naik kalau kadar pestisidanya masih tinggi,” katanya.
Meski diakui bukan persoalan sederhana, Suyatni mencontohkan praktik baik yang telah berjalan di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Di wilayah tersebut, petani membangun kelembagaan dan koordinasi yang kuat, lalu berkolaborasi langsung dengan SPPG.
“Bagus konsep dan praktiknya di Gondosuli. Petani berkoordinasi, lalu bertemu langsung dengan SPPG. Terjadi transaksi langsung antara kelompok tani dan SPPG. Ini bagus sekali untuk mengurangi disparitas harga,” ungkapnya.
Dengan model tersebut, lanjut Suyatni, nilai tambah petani meningkat, sementara SPPG juga memiliki ruang untuk mengedukasi petani terkait pola tanam dan pengelolaan pestisida yang lebih sehat.
“SPPG dan petani itu saling membutuhkan. Dari situ bisa diarahkan, pestisidanya dikurangi, pola tanamnya diperbaiki. Ini tantangan bersama, tapi harus mulai digerakkan,” pungkasnya. [fiq/suf]
