Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk menjalin sinergi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lamongan, dalam rangka 100 hari realisasi tujuh program BPN Jawa Timur.
Tujuh program tersebut di antaranya peningkatan dalam penyerapan anggaran, komitmen penyelesaian PTSL yang dituntaskan pada Oktober 2024, deklarasi kota lengkap, layanan elektronik, implementasi eksistensi, zona integritas, dan lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan akan selalu mensupport seratus hari realisasi tujuh program prioritas BPN. Karena seluruh program tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat menerima kunjungan BPN Jawa Timur, di Guest House Pendopo Lokatantra Lamongan, Rabu (17/7/2024).
Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menjelaskan, dampak positif yang dirasakan masyarakat dari tujuh program prioritas ialah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan PTSL, masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah secara gratis dan mudah. Sehingga menekan adanya mafia tanah.
“Kami sangat berterima atas adanya’ program PTSL. Karena sertifikat tanah ini memiliki peran penting, salah satunya bisa membantu mendongkrak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sementara Kepala BPN Kabupaten Lamongan, Nursuliantoro, memaparkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan memiliki target PTSL sejumlah 40.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), yang terbagi di 83 desa di 18 kecamatan. Sedangkan pada tahun 2023 berhasil menuntaskan 101.514 SHAT.
“BPN Kabupaten Lamongan menargetkan tahun 2025, akan menjadi kabupaten lengkap,” tutur Nursuliantoro.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menerima sertifikat tanah elektronik secara simbolis dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri.
Sertifikat tersebut diberikan atas penggunaan tanah Pemerintah Kabupaten sudah di Kecamatan Plosowahyu dan tanah lapangan olahraga di Kecamatan Plosowahyu.
Diungkapkan Lampri, tujuh program prioritas BPN Jatim tersebut merupakan inovasi agar seluruh pekerjaan makin cepat selesai.
“Kantor pertanahan diharapkan saling berlomba dalam prestasi di bidang pelayanan kepada masyarakat. Terlebih Provinsi Jawa Timur merupakan barometer dan memiliki tugas yang cukup besar dalam menyelesaikan tugas pertanahan,” kata Lampri. [fak/beq]
