Surabaya (beritajatim.com) – Sejumlah politisi PDIP tampak turun gunung dalam aksi penolakan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (22/8/2024) siang.
Pantauan beritajatim.com, para politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung bersama massa aksi yang berjumlah puluhan orang mengenakan baju hitam dan saling berorasi.
Deni Wicaksono salah satu politisi PDIP yang ikut aksi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 membuat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) lebih menarik lantaran bisa memunculkan calon-calon yang lebih variatif. Namun, secara khusus ia berpendapat jika aksi hari ini bukan hanya terkait Pilkada namun sebagai momentum untuk menegakan konstitusi.
“Tidak kemudian kunci mengunci ketika seorang tokoh figur yang diinginkan masyarakat namun kendaraannya atau syarat pendaftaran tidak sesuai dengan kursi itu dikunci,” kata Deni, Kamis (22/8/2024) di lokasi.
Terkait dengan belum maksimal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Surabaya yang sibuk karena orientasi mahasiswa baru, Deni mengatakan bahwa banyak media untuk mengkritisi kondisi negara hari ini. Seperti membuat mimbar bebas dan melempar isu terkait Revisi UU Pilkada ke mahasiswa baru.
“Sebenarnya tidak ada alasan teman-teman BEM sibuk mengurus ospek. Tapi ruang dan caranya bisa dikompromikan. Yang penting sikap teman-teman mahasiswa itu yang lebih penting. Jadi ini menarik entah sebab apa kawan kawan Surabaya kurang terlihat masif terhadap sikap keputusan MK dan Baleg di DPR RI,” imbuh Deni.
Deni mengatakan, ia berharap kampus-kampus besar di Surabaya masih sadar pentingnya sikap kritis terhadap negara. Ia mencontohkan sejumlah kampus di Yogyakarta meliburkan kelasnya dan memfasilitasi mahasiswanya untuk turun ke jalan dan mengikuti aksi untuk menegakkan konstitusi.
“Saya dengar di UGM beberapa dosen meliburkan kelasnya dan menyuruh mahasiswanya untuk turun ke jalan. Saya berharap kampus-kampus besar di Surabaya masih sadar sikap kritis terhadap negara bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus berkumpul di satu titik. Bisa lewat mimbar bebas di masing-masing kampus,” tutup Deni.
Selain politisi PDIP, tampak juga seniman Surabaya juga mengikuti aksi. Taufik Hidayat alias Taufik Monyong sempat berorasi dan mengatakan bahwa demokrasi Indonesia dikangkangi. Ia menjelaskan, pemerintah terang – terangan menyusun kebijakan manipulatif melalui UU Pilkada.
“Kalau pemerintah tak menginginkan perubahan yang benar. Demokrasi sekarang dikangkangi dan hasil keputusan MK yang seharusnya kita junjung bersama sama. Masyarakat yang punya kekuatan, ini bukan pemerintah taek (kotoran),” tegas Monyong.
Diketahui, Elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar ‘Demo Indonesia Darurat’. Menolak putusan revisi UU Pilkada 2024 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (22/08/2024). Dalam aksi itu, puluhan orang dari berpakaian hitam berkumpul melingkar di depan gapura Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan. Mereka bergantian berorasi, menyuarakan kritik atas berjalannya demokrasi di Indonesia, dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo.
Dari pantauan beritajatim.com, sejak pukul 09.30 WIB. Puluhan masa aksi yang datang itu, berasal dari tenaga kesehatan, dosen, mahasiswa hingga guru honorer. [ang/beq]
