AAI Jatim mendorong penataan tata kelola profesi advokat pasca Putusan MK Nomor 126/PUU-XXIV/2026 dengan standar pendidikan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.
KUMPULAN BERITA putusan MK
Anggota DPRD Jatim, Diana Sasa menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menjadi peringatan serius bagi partai politik untuk lebih serius membangun kaderisasi perempuan.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan putusan MK tidak menghapus parliamentary threshold, melainkan membatalkan angka 4 persen karena dinilai tak konstitusional.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengusulkan parliamentary threshold berbasis kecukupan kursi untuk menjalankan alat kelengkapan DPR, merujuk putusan MK.
Pemerintah wajib laksanakan putusan MK yang mewajibkan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat kurang mampu.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan permohonan buruh dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Permohonan ini mencakup beberapa isu penting
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan pada Pilkada 2024.
Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Minggu
Tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) berharap segenap masyarakat kembali tenang menanggapi rencana revisi Undang-undang Pilkada.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, pakar politik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA. menilai dapat berdampak pada proses Pilkada.
