Malang (beritajatim.com) – Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Assoc. Prof. Anang Sujoko, menyatakan ada tugas penting untuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Wamenkominfo yang baru dilantik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, Kominfo harus dapat menangkal hoaks saat pemilu 2024.
Selain itu, pekerjaan terbesar Kominfo saat ini adalah terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik akibat kasus sebelumnya.
“Bagaimana kemudian dari Kementerian kominfo itu benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, ini yang harus segera dikembalikan kepercayaan publik,” ujar dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Brawijaya ini.
Namun, kepercayaan bukan sesuatu yang besar tetapi ada unsur politis yang harus dilihat ke depan jelang 2024. “Di poin ini tentu saja bagaimana pengendalian yang dilakukan Kominfo. Informasi yang sifatnya hoax atau palsu atau sejenisnya itu menjadi pekerjaan yang harus dipersiapkan dari sekarang. Fokusnya nanti lebih ke arah 2024,” katanya saat diwawancarai, Selasa (18/7/2023).
Menurutnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi sudah berpengalaman dalam birokrasi yang cukup lama selama pemerintahan Jokowi. Sementara itu, Wamenkominfo memiliki background jurnalistik, bahkan pernah bergabung di The Jakarta Post. Nezar Patria sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan bersifat praktis di lapangan.
BACA JUGA:
Lantik Menkominfo, Pengamat: Jokowi Jawab Sindiran Paloh
“Sebagai pengamat komunikasi politik saya ingin berpendapat bahwa ini tidak terlepas dari kepentingan politik pengangkatan 2 orang ini. Mereka orang yang punya loyalitas kepada Jokowi baik itu sebagai bagian dari sukarelawan maupun kalau kita lihat posisi media The Jakarta Post pada masa pemilu atau Pilpres,” ujar pria asal Kediri yang menempuh S3 di Universitas Airlangga ini.
Bahkan, katanya, jika ditelusuri Jakarta ketika pemilu pernah secara terbuka mendukung Jokowi. Menurutnya cara itu tidak lazim jika sebuah media menyatakan dukungan.
“Secara pribadi saya mengatakan kalau misalkan proyek BTS dan lainnya itu hanya waktunya saja bertepatan tetapi jauh yang lebih penting yaitu agenda 2024. Bagaimana mengamankan informasi yang ada di ranah publik Indonesia itu di bawah kendali oleh orang yang punya loyalitas tinggi terhadap Jokowi,” ujar dosen yang pernah belajar di University of South Australia ini.
“Seperti publik ketahui bagaimana Jokowi sendiri kan tidak pedih dalam proposisi yang independen dalam pencalonan presiden tahun 2024,” tuturnya melalui WhatsApp.
BACA JUGA:
Menkominfo Dorong Pemanfaatan Peluang Kecakapan Digital Kaum Muda
Lebih lanjut, tantangan besar Kominfo terkait proyek BTS 4G agar segera dimanfaatkan dan ditampakkan manfaatnya ke publik. Sesuatu yang sebelumnya manipulatif harus segera diselesaikan demi mengembalikan kepercayaan publik itu.
“Dengan jangka yang pendek ini yang menurut saya harus berbicara pada prioritas. Tentu saja kepercayaan publik tidak akan bisa dibangun dalam satuan bulan bahkan satuannya bisa jadi tahunan. Namun, tunjukkan dalam penyelesaian ini BTS 4G secara clear. Dengan satgas yang baru betul-betul mengembalikan alokasi program yang kemarin ditujukan untuk keberhasilan proyek BTS,” pungkas dosen dan peneliti departemen komunikasi UB ini. [dan/beq]
