Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Banyuwangi, dinamika internal partai menghangat. Sejumlah kader memprotes proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon ketua DPD Golkar Banyuwangi yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.
Salah satu kader yang maju sebagai bakal calon ketua, Marifatul Kamila, menyampaikan keberatan atas berkurangnya dukungan yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Marifatul diketahui mendaftar sebagai kandidat pada Minggu (28/12/2025) di DPD Golkar Banyuwangi dengan mengantongi dukungan minimal 30 persen sesuai ketentuan. Namun, hasil pleno pendaftaran justru menyisakan enam persen dukungan.
“Kami sudah mendaftar dan memenuhi syarat 30 persen. Tapi setelah pleno, dukungan kami tinggal enam persen. Ini yang kami anggap tidak adil,” ujar Marifatul Kamila, yang akrab disapa Rifa, Senin (29/12/2025).
Menurut Rifa, pengurangan dukungan tersebut terjadi akibat pencoretan dukungan dari sejumlah kecamatan. Ia menyebut terdapat surat pencabutan dukungan serta mosi tidak percaya dari lima kecamatan, namun dokumen tersebut dinilai tidak dipertimbangkan secara proporsional dalam forum pleno.
“Ada surat pencabutan dan ada mosi tidak percaya dari lima kecamatan. Tapi itu semua tidak dipertimbangkan,” tegasnya.
Marifatul juga menilai tahapan verifikasi dukungan dilakukan tidak pada waktunya. Ia menegaskan bahwa agenda yang digelar di DPD Golkar Banyuwangi saat itu seharusnya hanya pendaftaran bakal calon, bukan verifikasi dukungan.
“Kemarin itu hanya pendaftaran satu hari di DPD Golkar. Verifikasi seharusnya dilakukan saat Musda, bukan di pleno pendaftaran,” katanya.
Polemik tersebut juga mendapat sorotan dari Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Banyuwangi yang juga Sekretaris DPD Golkar Banyuwangi, Ahmad Ali Firdaus. Ia mengaku menolak menandatangani berita acara pleno karena menilai proses yang berjalan telah menyimpang sejak awal.
“Saya tidak mau menandatangani karena saat pleno itu hanya pendaftaran, bukan verifikasi. Tapi faktanya sudah dilakukan pencoretan dukungan,” ungkap Ali Firdaus.
Ia juga mengkritisi adanya arah Musda yang dinilai mengarah pada aklamasi satu calon, yang menurutnya berpotensi membatasi hak kader untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi internal partai.
“Tidak ada aturan ketua harus aklamasi. Kalau dipaksakan, itu sama saja mengebiri hak memilih dan dipilih. Padahal banyak kader potensial di Golkar Banyuwangi,” ujarnya.
Menurut Ali, narasi aklamasi tersebut berdampak pada terganggunya soliditas internal partai, khususnya di tingkat pimpinan kecamatan dan ranting yang selama ini telah dibangun melalui proses konsolidasi.
Atas kegaduhan tersebut, Ali memastikan pihaknya akan menempuh jalur organisasi sesuai mekanisme partai yang berlaku.
“Kami akan membawa persoalan ini ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai. Semua proses dari awal sampai pleno akan kami sampaikan ke DPP,” tegasnya.
Di sisi lain, dinamika internal ini dinilai berpotensi memicu ketegangan di lapangan, termasuk kemungkinan mobilisasi dukungan massa saat pelaksanaan Musda. Namun demikian, para kader berharap Musda tetap berlangsung kondusif.
“Sebenarnya kami ingin suasana tetap guyub dan rukun. Musda ini jangan sampai memecah belah kader, tetapi justru menjadi ruang konsolidasi dan penguatan organisasi,” ungkap Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Banyuwangi, Aulia Rachman, menyebut polemik Musda dipicu oleh tarik-menarik kepentingan di internal Steering Committee.
“Komposisi SC itu terbelah dan sarat kepentingan. Penetapan dukungan dan calon seharusnya dilakukan di sidang paripurna Musda, bukan di rapat pendaftaran,” katanya.
Aulia menambahkan, pihaknya telah menggelar rapat khusus untuk menganalisis dugaan penyimpangan tahapan Musda, termasuk kemungkinan adanya intervensi pihak eksternal.
“Kami sudah melakukan rapat khusus. Banyak penyimpangan yang kami catat, dan partai punya mekanisme resmi untuk menyelesaikannya sampai ke DPP,” tegasnya.
Dinamika internal jelang Musda tersebut kini menjadi perhatian kader di berbagai tingkatan, dengan harapan seluruh tahapan Musda DPD Golkar Banyuwangi tetap berjalan sesuai koridor aturan partai dan tidak memicu konflik berkepanjangan. [alr/beq]
