Malang (beritajatim.com) – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul temuan menu yang dinilai jauh dari standar kelayakan di Kabupaten Malang.
Selama bulan Ramadan 2026, kualitas makanan yang didistribusikan kepada siswa ditengarai menurun drastis hingga memicu kecurigaan adanya praktik korupsi oleh pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kritik tajam ini mencuat setelah muncul laporan lapangan mengenai kondisi buah dan lauk pauk yang tidak layak konsumsi bagi anak sekolah. Muhlis Ali menekankan bahwa temuan di Malang ini merupakan sinyal merah bagi keberlangsungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama jika hal serupa terjadi di daerah terpencil dengan pengawasan yang lebih minim.
“Ya menunya masih dibawah standar. Ini di Malang ya, bayangkan di daerah daerah terpencil. Ada siswa yang menerima pisang masih mentah, jeruknya asam. Kecut. Ini kan gak layak konsumsi,” tegas Muhlis Ali di Malang, Selasa (24/2/2026).
Pihaknya menuntut transparansi penuh dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta pertanggungjawaban dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit penyedia makanan. Menurut Muhlis, pemerintah harus melibatkan berbagai unsur masyarakat dan media massa untuk melakukan kontrol ketat agar niat baik Presiden dalam memperbaiki gizi nasional tidak disalahgunakan oleh oknum pelaksana.
“Harus dilakukan evaluasi secepatnya. Intinya evaluasi secara periodik. Bisa tiga bulan sekali. Melibatkan Pemda, lembaga lembaga masyarakat, pihak terkait dan juga libatkan media massa untuk mengontrol program Presiden Prabowo ini,” bebernya.
PPI menyoroti bahwa jika ditemukan kesalahan terstruktur, tindakan tegas berupa pencopotan jabatan harus diambil sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan dalam melakukan monitoring harian terhadap operasional dapur umum.
“Kalau memang ada kesalahan di BGN, ya pecat saja kepala BGN. Ganti semua deputi deputinya. Intinya harus ada evaluasi menyeluruh. Pemerintah daerah juga harus aktif ikut melakukan monitoring, melibatkan Kecamatan, Desa atau kelurahan. Karena ini program baik yang digulirkan Presiden,” tuturnya.
Lebih lanjut, Muhlis Ali mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah untuk mencetak generasi unggul yang bebas dari stunting. Keberhasilan visi ini sangat bergantung pada integritas tiga aktor utama di dapur SPPG, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan, yang seluruhnya digaji langsung oleh negara melalui BGN.
“Kalau menunya gak layak, SPPG atau dapur umum harus dievaluasi. Karena kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan dalam setiap dapur umum jika menu makanan terjadi pengurangan, BGN harus tegas menindak mereka,” ucapnya.
Muhlis menambahkan bahwa evaluasi berkala juga menjadi instrumen penting untuk memitigasi risiko kesehatan fatal, seperti keracunan massal atau diare, yang bisa menimpa penerima manfaat. Selain itu, sinkronisasi antara anggaran yang ditetapkan pemerintah dengan menu yang tersaji di piring siswa harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi.
“Kita dukung keseriusan Presiden Prabowo menyiapkan makan bergizi gratis kepada seluruh siswa siswi, ibu hamil dan masyarakat rentan diseluruh Indonesia. Makan bergizi gratis sangat bermanfaat dalam rangka menambah asupan makan yang bergizi bagi penerima manfaat. Hanya saja, harus dilakukan evaluasi berkala bagi SPPG untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan,” ungkap Muhlis.
Ia menekankan bahwa niat mulia dalam menyiapkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas tidak boleh dikhianati oleh buruknya eksekusi di lapangan. “Evaluasi juga penting untuk mengantisipasi issu issu yang berkembang dimasyarakat terkait menu makanan yang kurang layak dan tidak sesuai dengan patokan harga yang sudah ditetapkan,” Muhlis mengakhiri. [yog/ian]
