Surabaya (beritajatim.com) – Berbagai upaya terus dilakukan BKKBN Jatim untuk mempercepat penurunan angka stunting. Di akhir tahun 2023 nanti, angka stunting di Jatim ditargetkan turun menjadi 16 persen.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI menyebutkan jika prevalensi stunting di Jatim pada 2021 sebesar 23,5 persen, dan menjadi 19,2 persen pada 2022. Itulah hasil upaya kolektif yang dilakukan BKKBN Jatim.
Soal target turun menjadi 16 persen pada akhir 2023, dan 14 persen pada 2024 mendatang, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah menerbitkan SK wadah konvergen antar lembaga yang menangani stunting.
Lembaga tersebut yakni Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 851 desa di Jatim. Langkah BKKBN Jatim adalah memberikan pendampingan kepada remaja putri untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga.
Kepala BKKBN Jatim Maria Ernawati mengatakan, nantinya mereka bisa mengevaluasi kesiapan lewat aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) sebagai alat pemantau dan edukasi seputar kesiapan nikah serta program hamil.
“Dengan begitu, kami bisa mendeteksi potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pengantin sebagai deteksi awal stunting,” ujar Erna, ditulis Selasa (17/10/2023).
Ia menambahkan, pendampingan juga dilakukan pada ibu hamil. Dalam satu masa kehamilan, ibu hamil setidaknya harus periksa 6 kali untuk melihat potensi gangguan penyakit. Termasuk anemia atau hemoglobin rendah yang berisiko mengakibatkan bayi lahir stunting. “Ibu pasca melahirkan didampingi agar memberikan ASI eksklusif kepada bayi dan diberikan ilmu tentang MPASI bergizi hingga pola asuh yang baik,” jelasnya.
BKKBN sendiri, kata dia, sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jatim sebanyak 31.243 atau 93.729 orang untuk mendampingi keluarga berisiko tinggi memiliki anak stunting.
BKKBN Jatim melibatkan 23 perguruan tinggi yang menjadi pendamping 18 kabupaten/kota yang beririsan dalam kasus angka stunting tinggi, Angka Kematian Ibu dan Anak tinggi, serta angka kemiskinan tinggi.
“Ada juga program Donasi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, Kelompok Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Balita. Lalu, program Sekolah Orang Tua Hebat yang bertujuan meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak, khususnya anak balita,” katanya.
Erna berharap upaya-upaya tersebut akan membuahkan hasil positif. Momentum 78 Tahun Provinsi Jatim diharapkan agar IPM di Jatim meningkat, derajat kesehatan dan pendidikan naik, serta stunting dapat turun setiap tahunnya.
“BKKBN akan terus mensupport Jawa Timur melalui tupoksi kami. Alat dan obat kontrasepsi akan terus kami fasilitasi untuk seluruh keluarga di Jawa Timur. Penurunan stunting juga kami support melalui anggaran dari APBN yang diberikan kepada kabupaten dan kota melalui dana alokasi khusus,” tuturnya.
Erna juga menambahkan, bahwa untuk dapat menurunkan stunting, pencegahan dari hulu ke hilir harus dilakukan. Mulai pengembangan kualitas SDM, alat ukurnya, hingga aplikasi mentoring. Agar berhasil, diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai pihak termasuk media, kampus, pemerintah hingga masyarakat. [ipl/kun]
BACA JUGA: Pemkot Kediri Bersama BKKBN Provinsi Jawa Timur Gelar Safari KB
