Surabaya (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta memperkuat mitigasi banjir pada tahun anggaran 2026. Peningkatan jumlah dan kecepatan pelaksanaan dinilai penting agar kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi tepat waktu.
“Target tahun 2025 bisa terpenuhi semua. Karena itu, untuk 2026 kami dorong jumlahnya dinaikkan menjadi 2.400 unit rumah,” kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, Senin (2/2/2026).
Eri menyampaikan, evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Seluruh target perbaikan rumah warga dapat direalisasikan sesuai rencana. “Capaian ini menjadi dasar bagi kami untuk mendorong peningkatan target di tahun berikutnya,” ujar mantan jurnalis ini.
Menurut dia, seluruh program Rutilahu pada 2026 direncanakan bersumber dari APBD Kota Surabaya. DPRD ingin memastikan komitmen anggaran pemkot hadir penuh tanpa bergantung pada CSR, Baznas, maupun pihak swasta. “Pembiayaan dari APBD penting agar keberlanjutan program benar-benar terjaga,” ucap Eri.
Komisi C juga meminta perencanaan pelaksanaan Rutilahu dilakukan lebih awal. Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan sejumlah pekerjaan terhambat karena faktor cuaca. “Perencanaan waktunya harus lebih awal supaya faktor cuaca bisa diantisipasi,” katanya.
Selain program reguler, Eri menilai perlu ada skema khusus untuk warga terdampak bencana. Rumah roboh atau rusak berat membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding Rutilahu biasa. “Perlu disiapkan slot khusus, misalnya sekitar 100 unit dari total target, untuk kondisi darurat,” tegasnya.
Untuk mendukung program tersebut, DPRKPP Surabaya pada 2026 memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp452 miliar. Anggaran itu juga digunakan untuk renovasi Balai RW, pengembangan Taman Harmoni, serta operasional rusunawa. “Kalau rumahnya sudah roboh, otomatis dia kesulitan biaya. Maka pendekatan administrasinya harus lebih fleksibel dan cepat,” pungkas Eri. [ADV]
